Anggota DPR RI Minta Pelantikan Kepala Daerah Tak Bersengketa Tidak Ditunda

Reporter: |

Editor: Sahri |

Rabu , 15 Jan 2025 - 18:36

Ilustrasi-Ist-radarselatan.bacakoran.co

anggota dpr ri minta pelantikan kepala daerah tak bersengketa tidak ditunda                            radarselatan.bacakoran.co, jakarta - anggota dpr ri yang juga menduduki posisi ketua ii, rahmat saleh meminta agar pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri tidak menunda pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di mahkamah konstitusi (mk).
dia menilai rencana penundaan pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di mk hingga bulan maret 2025 dinilai tidak memiliki dasar kuat.
baca juga:sidang sengketa pilkada bengkulu selatan lanjut pekan depan, ini agendanya
sehingga kata dia, pelantikan kepala daerah harus tetap dilaksanakan pada bulan februari 2025 sebagaimana telah dijadwalkan.
“ini tentu menjadi pertanyaan kita. patutnya (pelantikan) dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati, kecuali memang ada putusan mk yang harus ditunggu untuk pilkada yang bersengketa di mk,” kata rahmat dalam keterangan tertulis, rabu.
jika pelantikan kepala daerah ditunda, maka dia menilai harus ada kejelasan hukum. adapun terkait wacana pengunduran jadwal pelantikan untuk keserentakan, menurut dia, hal itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan.
dijelaskan pilkada serentak 2024 digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. dari jumlah tersebut, mk saat ini telah meregistrasi 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (php kada) 2024.
baca juga:plat nopol kendaraan tak boleh dimodif
artinya, kata dia, lebih dari 200 kepala daerah terpilih yang tak bersengketa menjadi korban karena harus menunggu seluruh proses sengketa pilkada di mk tuntas. 
bukan hanya itu, dia menilai masyarakat juga menjadi korban karena ada tumpuan harapan dan janji yang segera ingin mereka rasakan dari kepala daerah terpilih.
selain itu, menurut dia, penundaan pelantikan juga berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan kepala daerah pada sejumlah daerah.
alhasil, dia mengatakan penjabat (pj) kepala daerah lagi yang akan menjabat hingga menyebabkan banyak tugas-tugas yang akhirnya terbengkalai.
baca juga:gegara biduan, warga seluma dipukul hingga pingsan, 2 tersangka diciduk polisi
dia mengaku khawatir penundaan pelantikan tidak akan sejalan dengan proses pilkada yang bersengketa di mk, karena penundaan akan menimbulkan persoalan baru jika mk memutuskan pemungutan suara ulang (psu) di suatu daerah yang berperkara.
“kalau ada daerah yang bersengketa, kemudian terdapat pemungutan suara ulang, tentunya ini akan menjadi alasan lagi untuk kembali menunda pelantikan. jangan sampai terjadi hal tersebut,” katanya.
berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2024, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dijadwalkan pada 7 februari 2025, sementara pelantikan bupati dan wali kota dijadwalkan pada 10 februari.
baca juga:polsek kota manna akan tindak tegas peredaran miras
namun saat ini rencana penundaan membuat pelantikan diproyeksikan berlangsung setelah seluruh sengketa di mk selesai pada 13 maret 2025. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan