Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Bengkulu Masih Dikeluhkan Warga

RadarSelatan.bacakoran.co, BENGKULU - Hasil reses 45 anggota DPRD Provinsi Bengkulu ke 7 daerah pemilihan di Provinsi Bengkulu menemukan persoalan infastruktur jalan dan jembatan masih menjadi keluhan utama masyarakat. Kemudian disusul persoalan sektor pertanian dan banjir.

BACA JUGA:Cara Membuat Pukis yang Lembut untuk Camilan

BACA JUGA:Ini 3 Resep Es yang Menyegarkan dan Mudah Dibuat di Rumah

Juru bicara DPRD Provinsi Bengkulu, Barlian Utama mengatakan, keluhan yang disampaikan masyarakat bukan hanya pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi juga kabupaten/kota. "Pembangunandan perbaikan infrastruktur jalan baik yang kewenangan Provinsi dan juga Kabupaten/kota, jembatan penghubung antar desa serta irigasi masih sangat minim," kata Barlian, di sela-sela rapat paripurna, Senin (16/12).

BACA JUGA:Ini Langkah Pengobatan saat Mengalami Muntaber

BACA JUGA:Tahi Lalat Baru Bermunculan, Apa Penyebabnya?

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan persoalan pupuk bersubsidi. Sampai saat ini kelangkaan pupuk bersubsidi masih terus terjadi. Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mencari solusi terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. "Kelangkaan pupuk bersubsidi terus menerus dialami petani," kata Barlian.

BACA JUGA:Waspada Onikolisis saat Kuku Terlepas dengan Sendirinya

BACA JUGA:Pantai Tanjung Kait di Tanggerang, Objek Wisata Bernuansa Kampung Nelayan

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi mengatakan, hasil reses yang disampaikan masyarakat akan disampaikan langsung dengan pemerimtah untuk ditindaklanjuti. Meskipun demikian, karena anggaran pada tahun depan sudah diketok palu, maka paling lambat aspirasi masyarakat tersebut baru bisa diakomodir paling cepat pada APBD Perubahan tahun 2025. "Kalaupun bisa di APBD Perubahan, paling cepat ya," kata Sumardi.

BACA JUGA:Pesona Pantai Pasir Putih PIK2, Tempat Liburan Seru Bersama Keluarga, Lokasinya Dekat Ibu Kota

BACA JUGA:Petani Wajib Tahu, Ini Perbandingan Padi Kolosebo dan Padi Wangi Prima Gold

Menurut Sumardi, persoapa yang harus disegerakan adalah infratsruktur dan juga pengendakian banjjr yang terjadi di di wilayah Kota Bengkulu. "Hasil reses awal tahun 2025 nanti akan diupayakan ditampung melalui rancang APBD tahun 2026," tutup Sumardi.

(cia)