KPK Kembali Lakukan Pengeledahan di Pemprov Bengkulu, Giliran di Kantor Dinas Dikbud

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Jumat , 06 Dec 2024 - 19:23

SITA: Tim KPK menyita sejumlah dokumen dari Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu-Lisa Rosari-radarselatan.bacakoran.co

kpk kembali lakukan pengeledahan di pemprov bengkulu, giliran di kantor dinas dikbud                            radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali melakukan pengeledahan di lingkungan pemprov bengkulu.
kali ini giliran kantor dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi bengkulu yang digeledah penyidik kpk, jumat (6/12).
baca juga:jalan lintas barat sumatera tertimbun longsor, warga diminta waspada
pengeledahan ini terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat gubernur bengkulu non aktif berinisial rm yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
sebelumnya, penyidik kpk juga telah mengeledah ruang kerja gubernur bengkulu, sekda provinsi bengkulu dan ruang kerja karo umum setprov bengkulu.
selain itu, kpk juga mengeledah kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu.
dari kantor dinas dikbud provinsi bengkulu, penyidik kpk membawa sejumlah koper, kardus dan tas yang diduga berbagai dokumen berharga yang berkaitan dengan kasus yang tengah diusut.
baca juga:desa diminta berperan maksimal dalam program ketahanan pangan nasional
pengeledahan kpk dilakukan selama kurang lebih 5 jam. terlihat penyidik kpk pertama kali masuk sekitar pukul 09.00 wib dan meninggalkan kantor tersebut sekitar pukul 14.00 wib.
plh sekda provinsi bengkulu haryadi mengatakan, pengeledahan dilakukan di sejumlah ruangan yang disegel kpk.
"berdasarkan informasi, di beberapa dinas ada beberapa ruangan yang juga disegel (penyidik kpk)," kata haryadi.
haryadi mengaku sebelumnya turut mendampingi penyidik kpk saat mengeledah tiga ruangan di kantor gubernur bengkulu.
setelah pengeledahan dilakukan, ketiga ruangan di kantor gubernur bengkulu kembali dibuka. berdasarkan petunjuk kpk, ruangan tersebut sudah bisa digunakan.
baca juga:mess pemda terbengkalai, pihak ketiga enggan mengelola?
"setelah saya tanya, ruangan yang sudah dilakukan pengeledahan itu boleh digunakan kembali untuk operasional pemerintah," ujar haryadi.
haryadi juga mengingatkan kepada opd dan jajaran pemprov bengkulu agar kooperatif selama dilakukan pemeriksaan oleh kpk.
"semua jajaran aparatur pemerintah untuk semuanya dapat mengikuti sesuai regulasi. namun pelayanan terhadap masyarakat harus tetap berjalan," sambungnya.
dalam rilis kpk sebelumnya, disebutkan jika tim kpk mengamankan catatan penerimaan dan penyaluran uang dari sejumlah titik.
baca juga:cuaca ekstrem, bmkg sampaikan pesan ini
uang tunai sejumlah rp32,5 juta ditemukan penyidik kpk dari mobil milik sd selaku kepala dinas dikbud provinsi bengkulu.
dalam pemeriksaan, sd mengaku mengumpulkan uang hingga rp2,9 miliar. sd juga mengaku diminta rm untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap (ptt) dan guru tidak tetap (gtt) se-provinsi bengkulu sebelum 27 november 2024.
seperti diketahui, kpk menetapkan gubernur bengkulu non aktif berinisial rm, sekda provinsi bengkulu berinisial if dan ajudan pribadi gubernur berinisial an sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemprov bengkulu. dalam kasus ini, kpk mengamankan uang rp7 miliar. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 7 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan