Kuasa Hukum ROMER Bakal Ajukan Praperadilan

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Selasa , 26 Nov 2024 - 19:17

Kuasa hukum ROMER, Aizan Dahlan-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

"Sehingga pemenuhan minimal 2 alat bukti yang relevan untuk menetapkan sebagai tersangka tidak terpenuhi secara hukum," ujarnya.

Pihaknya juga menilai, kewenangan KPK tentang proses Tindak Pidana Korupsi pada masa pilkada baik tentang ASN, money politik dan lain-lain bersinggungan dengan kewenangan Gakkumdu (Bawaslu) terhadap Pidana Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang.

"Proses hukum maupun penetapan Tersangka sepatutnya ditunda sampai Pilkada selesai demi memberikan ruang demokrasi dapat berjalan sesuai ketentuan Undang-undang yang mengatur Pilkada," kata Aizan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Rohidin Mersyah dan dua orang lainnya Isnan Fajri selaku Sekda Provinsi Bengkulu dan Evriansyah alias Anca selaku ajudan pribadi Rohidin sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Setelah ditetapkan tersangka, KPK menahan ketiganya di rutan cabang KPK untuk 20 hari kedepan sejak 24 November 2024.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP. (cia)

kuasa hukum romer bakal ajukan praperadilan                            radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - tim kuasa hukum romer akan mengajukan praperadilan ke komisi pemberantasan korupsi (kpk).
gugatan itu dilayangkan karena tim hukum romer menilai tuduhan pihak kpk terhadap gubernur bengkulu non aktif yang juga calon petahana rohidin mersyah tidak berdasarkan hukum. 
baca juga:akses menuju pasar bawah kembali lancar, material longsor berhasil dibersihkan
kuasa hukum romer, aizan dahlan mengatakan praperadilan itu akan dilayangkan setelah pelaksanaan pilkada 27 november 2024.
"kami tim hukum akan mengambil langkah hukum yakni mengajukan praperadilan, karena tuduhan pihak kpk terhadap rohidin mersyah adalah tidak berdasarkan hukum," kata aizan, selasa (26/11).
baca juga:1.700 persil sertifikat dibagikan akhir tahun
aizan mengatakan, praperadilan ini diajukan dengan beberapa alasan. di antaranya mencermati pernyataan resmi kpk ri tanggal 24 nov 2024 terkait ott di provinsi bengkulu.
didapati informasi bahwasanya rangkaian kegiatan ott tersebut telah dimulai sejak juli 2024 dan kemudian dilaksanakan tangkap tangan pada 23 november 2024.
"oleh karena itu kami menyatakan semestinya proses terhadap laporan masyarakat ini dapat dilakukan dengan prosedur penanganan normal penyelidikan sampai penyidikan bukan dengan metode tangkap tangan," kata aizan.
baca juga:program 3 juta rumah, disperkim bengkulu selatan sampaikan data potensial lahan
menurut tim kuasa hukum, peristiwa hukum tersebut bukanlah tangkap tangan karena yang dimaksud tangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) adalah sedang melakukan, dengan segera sesudah melakukan, sesaat diserukan khalayak ramai, atau sesaat ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk tindak pidana.
baca juga:dprd seluma targetkan 30 november rapbd 2025 disahkan
dalam kaitan ini kegiatan ott terhadap rohidin mersyah tidak memenuhi kualifikasi tangkap tangan yang diatur dalam kuhap.
selain itu, tidak tergambarnya keterlibatan langsung rohidin mersyah dalam dugaan tindak pidana yang dituduhkan.
"sehingga pemenuhan minimal 2 alat bukti yang relevan untuk menetapkan sebagai tersangka tidak terpenuhi secara hukum," ujarnya.
baca juga:kapolres seluma minta masyarakat jangan mudah terprovokasi, sukseskan pilkada 2024
pihaknya juga menilai, kewenangan kpk tentang proses tindak pidana korupsi pada masa pilkada baik tentang asn, money politik dan lain-lain bersinggungan dengan kewenangan gakkumdu (bawaslu) terhadap pidana pemilihan kepala daerah dalam undang-undang.
"proses hukum maupun penetapan tersangka sepatutnya ditunda sampai pilkada selesai demi memberikan ruang demokrasi dapat berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang mengatur pilkada," kata aizan.
baca juga:ini keterangan bpn terkait persyaratan urus sertifikat hilang, balik nama, dan turun waris
sebelumnya, kpk menetapkan rohidin mersyah dan dua orang lainnya isnan fajri selaku sekda provinsi bengkulu dan evriansyah alias anca selaku ajudan pribadi rohidin sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.
setelah ditetapkan tersangka, kpk menahan ketiganya di rutan cabang kpk untuk 20 hari kedepan sejak 24 november 2024.
baca juga:lestarikan kesenian adat, dinas dikbud bengkulu gelar fetival bunga mas
dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 12b dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 kuhp. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 27 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan