Bahaya Politik Uang dalam Pilkada

Reporter: Rezan Okto Wesa |

Editor: Sahri Senadi |

Kamis , 14 Nov 2024 - 19:29

Bahaya Politik Uang dalam Pilkada-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

Politik uang juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. Calon yang menang bisa saja bukan yang terbaik, tetapi hanya yang mampu "membeli" suara terbanyak.

Ini akan berdampak buruk pada kualitas kebijakan dan layanan publik yang mereka hasilkan nantinya. Rasulullah saw bersabda: yang artinya, “Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR Al-Bukhari).

Kita perlu sadar, calon yang mengeluarkan biaya besar untuk membeli suara mungkin akan tergoda untuk mengembalikan biaya tersebut dengan melakukan korupsi atau penyalahgunaan anggaran saat menjabat. Ini merusak tata kelola pemerintahan dan membebani keuangan negara atau daerah.

Dengan politik uang, masyarakat akan kehilangan kesadaran pentingnya partisipasi politik yang sehat. Masyarakat akan cenderung bersikap apatis dan pragmatis, memilih hanya demi keuntungan jangka pendek, bukan demi pembangunan yang berkelanjutan.

Hadirin Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Bahaya politik uang ini, Rasulullah saw diriwayatkan melaknat orang yang menerima sesuatu untuk mengubah pilihan dan keputusannya: Artinya, "Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah saw melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap." (HR Tirmidzi dan Abu Dawud).

Pemerintah juga sudah mengingatkan sanksi untuk pelaku politik uang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Hal ini diatur di antaranya dalam Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu maka akan mendapatkan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1miliar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2000 juga sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa segala bentuk suap, termasuk politik uang hukumnya adalah haram. Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2000, MUI merinci bahwa politik uang termasuk dalam kategori risywah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakannya.

Hadirin Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Demikianlah beberapa hal tentang politik uang dan bahanya bagi kita. Semoga kita senantiasa diberikan pentunjuk oleh Allah swt untuk dapat menggunakan hak suara kita dengan baik dan benar tanpa dinodai dengan politik uang. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen untuk membangun dan menyejahterakan kita semua. Amin. (**)

bahaya politik uang dalam pilkada                            oleh : ustaz salimudin, m.pd
hadirin jamaah jumat yang dimuliakan allah  mengawali khutbah ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan dan menguatkan takwa kepada allah swt. wujud nyata dari kuatnya ketakwaan ini bisa dilihat dari komitmen kita dalam menjalankan perintah allah dan menjauhi larangan-nya.  
jika kita merasa tak berdosa saat meninggalkan perintah allah dan menggampangkan larangan-larangan-nya, maka ketakwaan kita patut dipertanyakan. jika kita takwa dalam keadaan ramai saja, namun di saat sepi dengan mudah melakukan maksiat, maka ketakwaan kita tidak tertancap kuat dalam diri kita.  ????rasulullah saw bersabda:   
yang artinya, “bertakawalah kepada allah di mana saja kamu berada. ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya hal itu dapat menghapusnya. bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik.” (hr  at-tirmidzi).   
hadirin jamaah jumat yang dimuliakan allah saat ini kita berada dalam suasana pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih pemimpin daerah, gubernur, bupati, ataupun walikota secara serentak di indonesia.
pilkada dilaksanakan untuk memilih pemimpin terbaik melalui sistem demokrasi yang berlaku di negara kita. setiap warga negara indonesia yang memenuhi kriteria memiliki hak suara untuk memilih kepala daerah, yang nanti akan memimpinnya dan menjadi orang nomor satu di daerahnya.   
memilih pemimpin bukanlah hal yang mudah. walau terlihat gampang dengan hanya mencoblos kertas suara dan memasukkannya ke kotak yang disediakan panitia, namun pilihan kita akan menentukan nasib daerah untuk lima tahun ke depan.
jika pilihan kita tepat, maka daerah kita bisa menjadi makmur. namun jika kita salah pilih, maka siap-siap daerah kita akan stagnan atau malah mengalami kemunduran. seharusnya kita memberikan suara kita kepada orang yang tepat.   
allah swt berfirman dalam al-qur’an surat an-nisa ayat 58:  “sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. 
sesungguhnya allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat."
namun, hadirin jamaah jumat yang dimuliakan allah  banyak hal yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan siapa calon yang akan dipilih. bisa jadi karena faktor kedekatan, faktor visi dan misi yang disampaikan para calon, ataupun faktor lainnya.
namun ada faktor yang harus kita hindari dalam memilih calon kepala daerah yakni karena faktor uang atau yang sering disebut money politik atau politik uang.   
politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan praktik yang memiliki dampak negatif serius terhadap kualitas demokrasi, pemerintahan, dan masyarakat secara keseluruhan.
politik uang membuat proses pemilihan menjadi tidak adil dan tidak mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat. keputusan memilih bukan berdasarkan kualitas dan kapabilitas calon, melainkan karena pemberian uang atau barang. hal ini mengurangi integritas pilkada sebagai proses demokrasi.   
politik uang juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. calon yang menang bisa saja bukan yang terbaik, tetapi hanya yang mampu "membeli" suara terbanyak.
ini akan berdampak buruk pada kualitas kebijakan dan layanan publik yang mereka hasilkan nantinya. rasulullah saw bersabda: yang artinya, “apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. orang itu (arab badui) bertanya, “bagaimana hilangnya amanat itu?” nabi saw menjawab, “apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (hr al-bukhari).   
kita perlu sadar, calon yang mengeluarkan biaya besar untuk membeli suara mungkin akan tergoda untuk mengembalikan biaya tersebut dengan melakukan korupsi atau penyalahgunaan anggaran saat menjabat. ini merusak tata kelola pemerintahan dan membebani keuangan negara atau daerah.
dengan politik uang, masyarakat akan kehilangan kesadaran pentingnya partisipasi politik yang sehat. masyarakat akan cenderung bersikap apatis dan pragmatis, memilih hanya demi keuntungan jangka pendek, bukan demi pembangunan yang berkelanjutan.
hadirin jamaah jumat yang dimuliakan allah  bahaya politik uang ini, rasulullah saw diriwayatkan melaknat orang yang menerima sesuatu untuk mengubah pilihan dan keputusannya: artinya, "dari abdullah bin amr, ia berkata bahwa rasulullah saw melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap."  (hr tirmidzi dan abu dawud).   
pemerintah juga sudah mengingatkan sanksi untuk pelaku politik uang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
hal ini diatur di antaranya dalam pasal 187a undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu maka akan mendapatkan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit rp200 juta dan paling banyak rp1miliar.    
majelis ulama indonesia (mui) pada tahun 2000 juga sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa segala bentuk suap, termasuk politik uang hukumnya adalah haram.  dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 28 juli 2000, mui merinci bahwa politik uang termasuk dalam kategori risywah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakannya.    
hadirin jamaah jumat yang dimuliakan allah  demikianlah beberapa hal tentang politik uang dan bahanya bagi kita. semoga kita senantiasa diberikan pentunjuk oleh allah swt untuk dapat menggunakan hak suara kita dengan baik dan benar tanpa dinodai dengan politik uang. semoga kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen untuk membangun dan menyejahterakan kita semua. amin. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 15 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan