Hibah Pilkada Telan Dana Rp 35,3 Miliar

BINTUHAN - Pemkab Kaur dan penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati anggaran dana yang bakal di hibahkan Pemkab Kaur untuk proses pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang. Total dana yang akan hibahkan Rp 35,3 miliar. Rinciannya Rp 25 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sementara sisanya yakni Bawaslu Rp 6,4 miliar dan pengamanan Rp 3,9 miliar.

BACA JUGA:Dua Bacaleg Demokrat Gagal Masuk DCT

Dengan demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu akan secepatnya ditandatangani masing-masing pihak. Ditahun 2023 ini anggaran akan dialokasikan sebesar 40 persen dari total dana, sedangkan sisanya akan dianggarkan tahun 2024.  

BACA JUGA:Upaya Pencegahan dan Meminimalisir Retur SP2D untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat Semaku

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kaur, Noprin Aidi, M.Si,  menegaskan nominal dana hibah pilkada sudah disepakati. Namun untuk waktu penandatanganan NPHD belum diputuskan. "Sudah disepakati, namun untuk penandatanganan belum diputuskan waktunya," tegasnya.

BACA JUGA:Alhamdulillah, Akses Talang Padang - Padang Lakaran Segera Dihotmik

Ketua KPU Kaur Muklis Aryanto, S.Kom, MAP menyampaikan NPHD yang diusulkan KPU Rp 29 miliar. Usulan ini lebih besar dari jumlah NPHD Pemilu tahun 2020, yakni Rp 25 miliar Tetapi setelah berbagai tahapan dan pertimbangan, nilai NPHD sama dengan tahun 2020, yakni 25 miliar. "Ini sesuai kebutuhan mulai dari tahapan pembayaran honor panitia adhoc dan sejumlah kegiatan lainnya," ujarnya.

BACA JUGA:Penusuk Petani di Kaur “Menghilang”

Ungkapan yang sama juga disampaikan Sekretaris Bawaslu Kaur Sisanto, S.Sos ia juga membenarkan untuk dana hibah ke Bawaslu sebesar Rp 6,4 miliar. Diman pada awalnya Bawaslu mengajukan Rp 8 Miliar, namun dari jumlah itu sesuai dengan kesepakatan Rp 6,4 Miliar. "Iya sudah ada kesepakatan bersama terkuat jumlahnya kita tinggal menunggu penandatangan NPHD," tuturnya. (jul)