Penerima Bansos Pemerintah Selalu “Digoreng” Setiap Tahun Politik

Reporter: Gio |

Editor: Sahri |

Minggu , 06 Oct 2024 - 18:01

Ilustrasi Bansos-Ist-radarselatan.bacakoran.co

penerima bansos pemerintah selalu “digoreng” setiap tahun politik                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah selalu menjadi “gorengan” di tahun politik.
misalnya saja menjelang pemilihan bupati-wakil bupati dan gubernur-wakil gubernur tahun 2024 ini.
baca juga:dugaan korupsi dana baznas, polisi tunggu bukti dokumen pendukung
masyarakat penerima bansos menjadi target peserta pilkada untuk dijadikan alat meraup suara.
iming-iming hingga ancaman dilakukan kepada penerima bansos demi bisa mengarahkan mereka untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu.
bahkan ada pihak atau oknum yang berani mengancam akan mencoret penerima bansos jika tidak memilih paslon tertentu. ada juga pihak yang mengimingi warga untuk dimasukkan ke dalam penerima bansos jika pemilih paslon yang dijagokannya.
di bengkulu selatan, salah satu bansos yang heboh akhir-akhir ini adalah program indonesia pintar (pip).
baca juga:sungai mertam meluap, jembatan hanyut terbawa arus
dinas dikbud bengkulu selatan mengklaim dapat informasi kalau pip dijadikan paslon peserta pilkada untuk mendapat dukungan masyarakat. pencatutan pip ini pun menjalar luas, hingga muncul dugaan pemotongan pip oleh oknum tertentu.
dinas dikbud pun bergerak cepat, masyarakat diimbau agar tidak terpengaruh dengan tekanan ataupun iming-imingi pihak manapun terkait pip.
sebab pip adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu meringankan biaya pendidikan masyarakat kurang mampu, bukan program paslon peserta pilkada. 
baca juga:tiga paslon pilkada kaur belum sampaikan lppdk
bahkan dinas dikbud sampai membawa persoalan ini ke ranah hukum. dugaan pungutan liar (pungli) pemotongan dana pip dilaporkan ke kejari bengkulu selatan. 
selain pip, masih ada program bansos pemerintah yang “digoreng” di tahun politik, diantaranya pkh, bpnt, bantuan sembako, dan beberapa program lain yang menyentuh masyarakat.
banyak pihak yang ingin tampil demi mendapat dukungan masyarakat dengan cara menunggangi program pemerintah yang memang sudah berjalan secara rutin.
baca juga:berkas kasus pembacokan anggota polres seluma dikirim, jk segera disidang lagi
terkait adanya dugaan program pemerintah dijadikan alat untuk meraup dukungan masyarakat menjelang hari pemungutan suara pilkada serentak 2024, anggota bawaslu bengkulu selatan, m. arif hidayat, s.pd.i menegaskan, hal itu tidak diperbolehkan.
“program pemerintah tidak boleh dijadikan alat untuk berpolitik, apalagi sampaikan menekan masyarakat demi bisa mendapat suara. kalau hal itu terjadi, silahkan lapor ke kami (bawaslu),” tegas arif. (yoh)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 7 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan