radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN – Hingga Minggu kedua September belum ada kejelasan kapan realisasi titik nol Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kabupaten Kaur dilaksanakan.
Padahal Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kaur mengklaim lahan sudah siap.
BACA JUGA:Penyebab Pelamar CPNS TMS, Kebanyakan Tidak Mengunggah Ijazah Asli
Sementara Dinas Perikanan Kaur mengaku kewenangan pembangunan itu dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu.
"Soal kapan titik nol itu bukan kewenangan kita, dalam hal ini konteksnya kita menyiapkan lahan pembangunan pihak perikanan, soal lahan sudah clear," kata Kepala Disperkim Kaur Ismawar Hasdan, ST, M.Si kepada Rasel 18 September 2024.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Kaur Misralman, SP dikonfirmasi mengaku pembangunan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor perikanan yang mana langsung dikelola oleh DKP Provinsi Bengkulu sehingga dalam hal ini pihaknya hanya mendampingi. "Jadi ini kewenangan Provinsi," katanya.
BACA JUGA:Ajak ASN Tiru Akhlak Rasulullah
Namun data di lapangan menyebutkan, proses pembebasan lahan pembangunan PPN) Kabupaten Kaur, belum kunjung rampung, pembersihan lahan belum tuntas lantaran masih ada rumah penduduk yang belum digusur.
Beberapa warga masih menghuni tempat itu dan belum ada inisiatif untuk pindah. Padahal pemukiman warga ini akan menjadi pusat pelabuhan yang nantinya sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan itu.
BACA JUGA:Menpora Gelar Tarkam di Kabupaten Kaur, 4 Cabor Dilombakan, Ini Jadwalnya
Sebelumnya Pemkab Kaur sudah melakukan penandaan dengan mengecat rumah warga yang terdampak tapi sampai saat ini belum ada kelanjutan.
Sesuai kebutuhan untuk pembangunan membutuhkan lahan seluas 10 hektar, sementara lahan milik Pemkab Kaur hanya 5 hektar itupun masih dihuni warga yang perlu di relokasi.
BACA JUGA:Obat Aborsi Dijual Bebas, Polisi Telusuri Pihak yang Terlibat
Sebab ada 27 unit rumah warga yang berada dikawasan pelabuhan pasar lama. Pemkab Kaur mengaku warga sudah siap untuk di relokasi nun sampai saat ini belum ada upaya untuk memindahkan warga yang terdampak. (jul)