radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi ikut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat pimpinan Tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) semester I se-Provinsi Bengkulu yang digelar di Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Rabu (6/3/2024) siang.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ini mengangkat tema "Sinergi Memperkuat Kesinambungan Pasokan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan 1445 H dan Digitalisasi Keuangan Daerah".
BACA JUGA:Bawaslu Beri Sanksi Teguran KPU 2 Kabupaten, Ini Penyebabnya
BACA JUGA:Kecepatan Angin 8-30 Knot, Nelayan Diimbau Waspada
Rakor ini juga menjadi momentum bagi para pemimpin daerah se-Provinsi Bengkulu untuk saling berbagi pengalaman dan best practice dalam mengatasi masalah inflasi dan stabilitas harga, utamanya dalam menghadapi masuknya Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.
Selain itu, juga dibahas langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Daerah.
BACA JUGA:Marak Kasus Pencurian, Aktifkan Ronda Yuk!
BACA JUGA:Tukar Guling Lahan di Seluma, Penyidik Kejari Seluma Duga Hanya Akal-akalan
Kehadiran Bupati Gusnan Mulyadi dalam acara ini memberikan sinyal kuat tentang komitmen pemerintah daerah Bengkulu Selatan dalam menghadapi tantangan ekonomi, serta kesungguhan mereka dalam bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut.
"Semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama, dan rapat koordinasi semacam ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pencapaian tersebut," kata Gusnan.
BACA JUGA:Susun Konsultasi Publik, Bappeda Kumpulkan Sejumlah Pihak
BACA JUGA:Nah Loh... 4 Remaja dan 1 Pasangan Bukan Suami-Istri Diamankan
Disampaikan Gusnan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),
telah menginisiasi sejumlah langkah nyata untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, melalui berbagai pelayanan berbasis digital dan elektronik yang dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat.