radarselatan.bacakoran.co - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2023 untuk seluruh Pemerintah daerah dan lembaga.
Untuk Pemkab Bengkulu Selatan mendapat penilaian yang cukup baik dari sebelumnya bernilai C, kini berhasil meraih nilai B. Atau ada kenaikan 15,96 poin yang mana sebelumnya 47,24 poin menjadi 63,2 poin untuk tahun 2023.
BACA JUGA:Setelah 10 Tahun Menjada Bilqis Izinkan Ayu Ting Ting Menikah
"Tentunya dengan ucapan terima kasih atas kerja keras rekan-rekan ASN dan semua Organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga Bengkulu Selatan mendapat penilai yang cukup baik, yaitu indeks Reformasi Birokrasi Bengkulu Selatan meningkat dari sebelumnya C menjadi B,
BACA JUGA:Menghilang 2 Tahun, Tersangka Penusukan Ditangkap di Rumah
ini sejarah baru bagi Bengkulu Selatan, semoga juga indek SAKIP menaik BB atau minimal tetap B dan opini laporan keuangan dari BPK RI juga tetap meraih opini WTP," kata Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi.
BACA JUGA:Posisi Menteri Mulai Ditawarkan, Ridwan Kamil Mengaku Dapat Tawaran
Disampaikan Gusnan, birokrasi yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan. Yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.
BACA JUGA:Rawan Gesekan, Polisi Maksimalkan Pengawalan Pleno di PPK
Kedepannya, seluruh jajaran Pemkab Bengkulu Selatan akan terus berbenah untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan di daerah yang terbaik.
BACA JUGA:Masih Banyak Desa Tak Maksimal Terapkan Perdes Ternak
“Sebagaimana arahan Presiden, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,” pungkasnya.
BACA JUGA:Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Wewenang Kades
Pada tahun 2023, Reformasi Birokrasi tematik ada 4 fokus tema utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, dan prioritas Presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. (one)