radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Tragedi penembakan lima orang petani di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan pada Senin, 24 November 2025 menggegerkan masyarakat.
Tragedi itu menjadi sorotan nasional sebagai isu konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan perkebunan.
BACA JUGA:Pemkab Bengkulu Selatan Tanggung Biaya Korban Penembakan di PT. ABS dan Bentuk Tim Khusus
Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Nissan Deni Purnama, SIP, angkat bicara dan meminta aparat penegak hukum bergerak cepat mengusut kasus tersebut secara menyeluruh.
Deni menegaskan bahwa penembakan terhadap warga, apa pun motif dan latar belakangnya, merupakan tindakan yang sangat serius dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada masyarakat, terutama kepada keluarga para korban yang kini masih menunggu keadilan.
BACA JUGA:Bupati Pastikan Situasi Bengkulu Selatan Kondusif Pasca Penembakan 5 Warga di PT. ABS
“Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Penyelidikan harus dilakukan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” kata Deni
Menurutnya, penyelidikan yang terbuka dan terukur sangat diperlukan, bukan hanya untuk mengungkap pelaku dan motif di balik aksi penembakan, tetapi juga untuk mencegah beredarnya informasi liar yang dapat memicu kegaduhan baru.
BACA JUGA:Lahan TPA Regional 40 Hektar Bengkulu Disiapkan
Dalam situasi seperti ini, kabar simpang siur sangat mudah menyebar dan berpotensi memperbesar konflik jika tidak ditangani sejak awal.
Deni juga mengingatkan pentingnya semua pihak untuk menahan diri. Masyarakat dan pihak perusahaan agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga stabilitas keamanan daerah.
Apalagi konflik agraria yang menjadi pemicu ketegangan saat ini sedang dalam proses penanganan oleh tim khusus yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Ini bukan saatnya saling menyalahkan atau melakukan tindakan yang bisa memperkeruh keadaan. Kita harus memberikan ruang kepada tim penyelesaian konflik untuk bekerja secara objektif tanpa tekanan dari mana pun,” tegasnya.
BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Minta Pengelolaan Zakat Lebih Transparan