"Kok tiba-tiba mereka dipanggil untuk daftar ulang itu, bahkan ikut MPLS. ketegasan itu harusnya dari awal. Kalau tidak bisa ya sudah," sesal Usin.
Usin mengatakan, Komisi IV juga telah mengkronfotir pihak sekolah atas informasi adanya dugaan adanya mahar untuk bisa masuk ke sekolah itu. Menurut Usin, dugaan itu dibantah pihak sekolah.
BACA JUGA:Hormati Pejuang, 54 Tokoh Veteran dan PPKS Terima Penghargaan dari Pemkab Seluma
"Setelah dikonfrontir tidak ada mahar itu. Tidak ada ngaku," kata Usin.
Salah seorang wali murid menyesalkan tindakan sekolah yang memberikan harapan kepada anaknya dengan menyuruh siswanya melakukan daftar ulang, setelah dipastikan masuk dalam daftar cadangan. Panitia juga telah mendata siswa untuk mengikuti kegiatan MPLS.
BACA JUGA:Soal PPPK Paruh Waktu Pemkab Masih Tunggu Konfirmasi KemenPAN-RB
"Setelah seluruh proses anak kami jalani, mereka disuruh keluar dari sekolah dengan alasan tidak masuk Dapodik. Pasahal anak kami sudah membeli baju seragam. Sudah dapat teman," kata salah seorang wali murid Afria.
Sementara itu, kepala SMA N 5 Kota Bengkulu, Bihanudin mengakui ada kesalahan teknis yang dilakukan operator dan panitia SPMB. Salah satunya adalah mengintruksikan wali murid untuk daftar ulang bagi siswa yang masuk cadangan.
BACA JUGA:Harga BBM Non Subsidi di Bengkulu Turun, Ini Daftar Harga Terbarunya
"Kita tidak mengintruksikan hal itu (daftar ulang). Sebenarnya tidak ada miss komunikasi itu adanya kesalahan teknis masyarakat yang menemui operator. Kami sudah ingatkan itu," kata Bihanudin semabri membantah pihaknya tidak menerima uang untuk memasukkan siswa ke sekolah yang Ia pimpin. (cia)