BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan penandangan tangan kerjasama bersama BPH Migas tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pendistribusian BBM pada Konsumen Pengguna di wilayah Provinsi Bengkulu. Hal ini dilakukan dalam rangka mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran ke masyarakat.
BACA JUGA:Oknum Pendamping Desa Ditangkap Edarkan Sabu
BACA JUGA:Tanpa CCTV Polisi Kesulitan Usut Kebakaran Kantor Desa
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, pada tahun 2024 ini, Provinsi Bengkulu mendapatkan Kuota BBM bersubsidi dari BPH migas kenis Pertalite sebanyak 267.716 Kilo Liter (KL) dan Bio Solar sebanyak 107.213 KL. Kuota ini naik 8 persen dari tahun 2023.
BACA JUGA:Kades Wajib Tahu, Ini Pesan Inspektorat Soal Dana Desa
BACA JUGA:Tahun Ini Seluruh Desa Ditargetkan Jadi Kampung KB
"Kuota BBM bersubsidi yang diterima Provinsi Bengkulu dan juga distribusikan melalui SPBU kita cocokan, sehingga ketemu angkanya," kata Gubernur, Jumat (19/1).
BACA JUGA:Distan Prioritaskan Normalisasi Bendungan Air Nipis
Gubernur mengatakan, pengawasan lainnya adalah pemasangan CCTV di SPBU bisa menjadi alat kontrol yang efektif dan dapat terlihat nanti apa yang menjadi kendala selama ini. Dengan perjanjian ini nanti, kata Gubernur, diharapkan semua permasalahan terjadi di Bengkulu dan banyak dikeluhkan masyarakat bisa teratasi dengan baik.
BACA JUGA:Cegah Penyebaran DBD, Desa Harus Proaktif Jaga Kebersihan Lingkungan
"Jika ini berjalan dengan baik, tentu pendapatan daerah menjadi lebih meningkat. Dan yang paling penting, hal ini dapat memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh BBM subsidi," ujar Gubernur.
BACA JUGA:Musim Penghujan Tingkatkan Produksi Pertanian
Sementara itu, Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel sebagai operator senantiasa taat dan patuh terhadapt regulasi-regulasi yang dibuat khususnya terkait pendistribusian BBM subsidi ke masyarakat.
BACA JUGA:Hujan Lebat Jalan Amblas, 5 Desa Terancam Terisolir
"Kami sangat mendukung adanya kerjasama ini dapat menjadi langkah mitigasi melalui kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat juga daerah," kata Nikho.