BENGKULU - Kanwil Dirjen Pembendaharaan (DJPb) Bengkulu mengungkap realisasi penyaluran Dana Desa 2023 di sembilan kabupaten di Provinsi Bengkulu mencapai 99,89 persen. Capaian realisasi itu dari total pagu anggaran Rp1,08 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Bayu Andy Prasetya mengatakan sisa pagu anggaran yang tidak tersalurkan mencapai Rp1,159 miliar. "Untuk kinerja penyalurannya sudah bagus. Namun persentasenya tidak 100 persen karena ada yang tidak tersalurkan," ujar Bayu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/1).
Bayu menjelaskan, anggaran yang tidak tersalurkan terdapat di empat wilayah di Provinsi Bengkulu. Yakni di Desa Kasikasubun Kabupaten Rejang Lebong. Dana Desa tahap II dan III tidak tersalurkan senilai Rp518.180.300. Penyebabnya karena ada permasalahan hukum.
Lalu di Desa Suro Bali Kabupaten Kepahiang, dana desa tahap III tidak tersalur senilai Rp189.790.400, karena tidak merealisasikan fisik tahap I dan II. Selanjutnya di Desa Temiang Kabupaten Bengkulu Tengah, terdapat potongan sisa dana desa tahap I senilai Rp401.569.600. "Di Kabupaten Mukomuko, di Desa Sendang Mulyo karena KPM BLT kurang dari 10 persen. Tidak tersalur Rp49.521.300," beber Bayu.
Selain empat desa tersebut, realisasi dana desa seluruhnya telah tersalurkan. Termasuk desa Batu Tugu Seluma yang diketahui sempat tersandung kasus korupsi pada 2023 untuk pengelolaan DD tahun anggaran 2019-2021.
Bayu mendorong realisasi DD tahun 2024 di 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu dapat berjalan maksimal. Pemanfaatan DD diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. "Dengan pemanfaatan dana desa, diharapkan dapat membangun desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkas Bayu. (cia)