radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Bahkan DPM-PTSP Bengkulu Selatan siap menghadapi penilaian yang dilakukan pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk penilaian kepatuhan penyelenggraan pelayanan publik secara langsung atau offline khusus di DPM-PTSP Bengkulu Selatan.
BACA JUGA:Mobnas Operasional Diskominfo Bengkulu Selatan Hanya Satu, Padahal Tugas Menggunung
“Kami semua pegawai DPM-PTSP Bengkulu Selatan sudah berkometmen untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk menghadapi penilaian tim Ombudsman yang setiap tahun selalu melakukan penilaian layanan publik di Bengkulu Selatan,” kata Kepala DPM-PTSP BS, Dr.E.Edwin Permana, MT, MM.
Dikatakan Edwin, ada pun pelayanan yang biasanya dinilai tim Ombudsman RI di antaranya kepatuhan pelayanan publik seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan, sarana dan prasarana, survey kepuasan masyarakat, pelayanan khusus, visi, misi dan moto, atribut dan lain-lain.
BACA JUGA:Pemkab Kaur Bakal Cicil Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan 2023-2024
"Kami DPM-PTSP Bengkulu Selatan telah berkometmen untuk selalu meningkatkan pelayanan publik, terlebih setiap tahun selalu dinilai Ombudsman RI," ujar Edwin.
Untuk lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan ada beberapa OPD layanan publik yang dilakukan penilaian oleh Ombudsman.
Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
BACA JUGA:Waspada! BMKG Prediksi 10 Hari Kedepan Akan Terjadi Hujan Lebat
Selain OPD tersebut, Ombudsman RI juga melakukan penilaian kepada Puskesmas, sekolah dan lainnya.
"Dari beberapa tahun terakhir Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2022 sudah masuk ke zona hijau sampai sekarang," pungkasnya. (one)