BACA JUGA:Hanya 30 Calon Pendamping Haji Yang Diajukan ke Kemenag
Apdesi juga menyoroti perkumpulan masyarakat tersebut yang sudah menjalankan fungsi di luar batas.
Sebab penyelesaian tapal batas kabupaten bukan kewenangan masyarakat, tapi merupakan ranahnya Pemda dan Pemprov.
BACA JUGA:Evaluasi Molor, Plt Gubernur Pastikan Tidak Ada Honorer
BACA JUGA:Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Dewan Bakal Koordinasi ke Pusat
“Kalau protes soal tapal batas, itu ada wewenang yang terkait. Makanya kami masyarakat Kedurang tidak pernah ikut campur soal itu,” tegas Edi Susanto. (yoh)
Kategori :