radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Upaya penanggulangan maraknya geng motor dan kenakalan remaja menjadi bahasan utama dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diinisiasi Direktorat Binmas Polda Bengkulu, Selasa (29/10).
FDG yang dihadiri Plt. Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, FKPD Provinsi Bengkulu, Ketua MUI Provinsi Bengkulu,
BACA JUGA:SE Meluas, Warga Curigai Ada Oknum Manfaatkan Situasi
serta pejabat utama dan auditor Polda Bengkulu itu bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan keamanan yang lebih baik di daerah ini.
Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Anwar menegaskan, perlunya komitmen bersama untuk mengatasi meningkatnya aksi kekerasan yang melibatkan geng motor di kalangan remaja.
"Dampak sosial dari fenomena ini mencakup peningkatan tindakan kriminal dan gangguan ketertiban, yang dapat menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat," kata Kapolda.
BACA JUGA:Tes CPNS Digelar Kamis, BKPSDM Seluma Terbitkan Surat Pernyataan Untuk Peserta Dari Luar
Untuk itu Kapolda mengajak seluruh elemen, mulai dari keluarga hingga pihak sekolah dan tokoh masyarakat, untuk bersinergi dalam menghadapi tantangan ini.
Menurutnya, kenakalan remaja bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama.
"Remaja membutuhkan arahan yang tepat dalam masa pencarian identitas diri mereka. Tanpa arahan tersebut, mereka berpotensi terjebak dalam tindakan kriminal yang merusak," ujar Kapolda.
Kapolda juga mengungkapkan bahwa berbagai tindakan kriminal, termasuk perusakan fasilitas umum, seringkali berawal dari aktivitas geng motor.
BACA JUGA:Pasar Malam Hadirkan Hiburan dan Geliatkan Ekonomi Masyarakat
al ini menjadikan FGD sebagai forum penting untuk merumuskan langkah konkret dalam menanggulangi permasalahan ini.
"Banyak anak muda kita yang mulai tersesat arah. Oleh karena itu, kita perlu mengadakan FGD ini untuk mencari solusi bersama," kata Kapolda.
Sementara itu, Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah mengatakan bahwa persoalan geng motor dan kenakalan remaja bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.