Mendagri Kasih Kabar Penting, Ini Jadwal Pelantikan Gubernur, Bupati/Walikota

Reporter: Sahri Senadi |

Editor: Sahri Senadi |

Selasa , 06 Aug 2024 - 19:12

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co - JAKARTA, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan informasi penting terkait pilkada 2024. Khususnya jadwal pelantikan calon kepala daerah terpilih.

Mendagri menyebut rencananya pelantikan guberub dan wakil gubernur akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025 untuk daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konsitusi (MK).

Rencana ini disampaikan Tito usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

“Untuk gubernur/wakil gubernur terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, serentak (dilantik) oleh presiden itu tanggal 7 Februari 2025,” kata Tito kepada awak media.

Setelah dilantik oleh presiden para gubernur dan wakil gubernur pulang ke daerah masing masing untuk melantik bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota pada 10 Februari 2025.

Tito mengaku, sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara dan jadwal pelantikan kepala daerah.

“Kami sudah menyampaikan izin prakarsa kemarin, kemudian juga nanti ada surat jawaban ya dari presiden melalui Menteri Sekretariat Negara, setelah itu melakukan harmonisasi,” kata Tito.

Revisi itu dilakukan karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat batas minimal usia calon kepala daerah saat pelantikan.

mendagri kasih kabar penting, ini jadwal pelantikan gubernur, bupati/walikota                            radarselatan.bacakoran.co - jakarta, menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menyampaikan informasi penting terkait pilkada 2024. khususnya jadwal pelantikan calon kepala daerah terpilih.
mendagri menyebut rencananya pelantikan guberub dan wakil gubernur akan dilaksanakan pada 7 februari 2025 untuk daerah yang tidak ada sengketa di mahkamah konsitusi (mk).  
baca juga:penandatanganan mou dinas pmd dengan kejari bengkulu selatan
baca juga:gubernur: pantau ketersediaan bahan pokok
rencana ini disampaikan tito usai rapat koordinasi dengan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) hadi tjahjanto dan ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri mochammad afifuddin di kemenko polhukam, jakarta pusat, selasa (6/8/2024). 
“untuk gubernur/wakil gubernur terpilih yang tidak ada sengketa di mahkamah konstitusi, serentak (dilantik) oleh presiden itu tanggal 7 februari 2025,” kata tito kepada awak media.
baca juga:22 disabilitas di bengkulu selatan dilatih menjahit
baca juga:dkp bengkulu selatan salurkan beras bapang tahap 3
setelah dilantik oleh presiden para gubernur dan wakil gubernur pulang ke daerah masing masing untuk melantik bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota pada 10 februari 2025.
tito mengaku, sudah meminta izin kepada presiden joko widodo untuk merevisi perpres nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara dan jadwal pelantikan kepala daerah.
baca juga:personel bpbd tebang pohon rawan tumbang dan mengancam keselamatan
baca juga:pemdes napal melintang gelar rkpdes dan review rpjmdes
“kami sudah menyampaikan izin prakarsa kemarin, kemudian juga nanti ada surat jawaban ya dari presiden melalui menteri sekretariat negara, setelah itu melakukan harmonisasi,” kata tito. 
revisi itu dilakukan karena adanya putusan mahkamah agung (ma) mengenai syarat batas minimal usia calon kepala daerah saat pelantikan.
baca juga:rabat beton menuju hamparan pelilingan desa karang cayo segera dibangun
baca juga:dprd dan pemprov bengkulu sepakati kua ppas rapbd 2025
“akarnya dari ma mengenai masalah batas waktu usia itu adalah pada waktu pelantikan, kpu meminta pemerintah khususnya mengeluarkan perpres mengenai jadwal, sehingga ada kepastian tanggalnya itu tanggal berapa pelantikan,” kata tito.
sebelumnya, kpu menunggu kepastian dari pemerintah soal waktu pelantikan para kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024. "pertanyaannya, kapan sebenarnya pelantikan ini? kita tunggu saja kapan perpresnya (peraturan presiden) terbit," ujar koordinator divisi teknis penyelenggaraan pemilu kpu ri idham holik, 8 juli 2024 lalu.
baca juga:motor terbaik pabrikan tiongkok meluncur, haijue dn-150, seperti ini keunggulannya 
isu pelantikan serentak ini semakin krusial karena, bukan hanya demi keserentakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi esensi pilkada serentak, namun hal ini juga akan sangat menentukan siapa calon kepala daerah yang dapat berlaga pada pilkada 2024.
mahkamah agung (ma) melalui putusan nomor 23 p/hum/2024 mengubah dasar penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah, dari yang awalnya dihitung kpu ketika penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan kepala daerah terpilih.
baca juga:7 motor sport naked bike terbaik dari honda tahun 2024, semuanya dilengkapi mesin tangguh, ini nama motornya
tanpa jadwal pelantikan serentak, situasi ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena akhir masa jabatan kepala daerah ada yang tidak sama di setiap wilayah, meskipun pilkadanya berlangsung serentak pada 27 november nanti. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 7 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan