Hadapi Penilaian Ombudsman, Ini Yang Dilakukan Pemkab Kaur

Reporter: Julianto |

Editor: Sahri Senadi |

Selasa , 21 May 2024 - 17:21

Pemkab Kaur menggelar rakor terkait rencana penilaian Ombudsman RI -fauzan-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co - BINTUHAN, Menjelang penilaian pelayanan publik yang akan digelar oleh Ombudsman RI, Selasa (21/5) Pemkab kaur menggelar rapat koordinasi (Rakor).

Kegiatan yang dipimpin Asisten III Administrasi Umum Ir. Herwan, M.Si ini untuk mematangkan persiapan agar tak ada kendala dalam penilaian Ombudsman yang dijadwalkan mulai 27 Mei hingga 5 Juni mendatang.

"Ada 7 OPD pelayanan publik yang menjadi penilaian Ombudsman, harapan kita pelayanan yang sudah diberlakukan dapat dipertahankan," ujar asisten III.

Rakor dihadiri sejumlah pihak terkait, 7 OPD yang menjadi target penilaian pelayanan yakni Dinas Dukcapil, Dinas Dikbud, DPM-PTSP, Dinas Sosial, Dinkes, Puskesmas Tetap dan Puskesmas Mentiring.

Herwan menegakan selama dua tahun berturut-turut Kaur mendapat predikat A. Sehingga diharapkan peringkat itu dapat pula dipertahankan apalagi nilai pelayanan cukup memuaskan. "Jangan sampai malah anjlok penilaiannya sehingga dapat berdampak kurang baik nantinya," kata Herwan.

Dia menyampaikan pentingnya penilaian pelayanan publik sebagai alat untuk mendorong peningkatan kualitas layanan.

Menurutnya Penilaian yang dilakukan bukan hanya sekadar evaluasi, tetapi juga sebagai refleksi bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kepada kepala OPD untuk melakukan survey di sejumlah pelayanan pada OPD masing-masing. Sehingga dapat mengetahui tingkat pelayanan yang sudah berjalan apakah perlu dilakukan perbaikan. Mengingat pelayanan ini merupakan tolak ukur dari penilaian itu sendiri.

"Survey dapat dilakukan mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum atau tingkat kepuasan pasien pada puskesmas," jelasnya.

Dia menambahkan, diwaktu bersamaan juga ada penilaian dari Menpan RB yang juga berkaitan dengan pelayanan. Bila selama ini Kaur meraih nilai C, diharapkan tahun ini dapat naik tingkat.

hadapi penilaian ombudsman, ini yang dilakukan pemkab kaur                             radarselatan.bacakoran.co - bintuhan, menjelang penilaian pelayanan publik yang akan digelar oleh ombudsman ri, selasa (21/5) pemkab kaur menggelar rapat koordinasi (rakor).
kegiatan yang dipimpin asisten iii administrasi umum ir. herwan, m.si ini untuk mematangkan persiapan agar tak ada kendala dalam penilaian ombudsman yang dijadwalkan mulai 27 mei hingga 5 juni mendatang. 
"ada 7 opd pelayanan publik yang menjadi penilaian ombudsman, harapan kita pelayanan yang sudah diberlakukan dapat dipertahankan," ujar asisten iii.
baca juga:silaturahmi ke koramil 408-05 manna, dandim: hindari pelanggaran sekecil apapun!
rakor dihadiri sejumlah pihak terkait, 7 opd yang menjadi target penilaian pelayanan yakni dinas dukcapil, dinas dikbud, dpm-ptsp, dinas sosial, dinkes, puskesmas tetap dan puskesmas mentiring.
herwan menegakan selama dua tahun berturut-turut kaur mendapat predikat a. sehingga diharapkan peringkat itu dapat pula dipertahankan apalagi nilai pelayanan cukup memuaskan. "jangan sampai malah anjlok penilaiannya sehingga dapat berdampak kurang baik nantinya," kata herwan.
dia menyampaikan pentingnya penilaian pelayanan publik sebagai alat untuk mendorong peningkatan kualitas layanan.
baca juga:4 daerah penghasil sapi terbesar di sumatera, rekomendasi untuk para pencari hewan kurban, kualitas terjamin
menurutnya penilaian yang dilakukan bukan hanya sekadar evaluasi, tetapi juga sebagai refleksi bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
"kepada kepala opd untuk melakukan survey di sejumlah pelayanan pada opd masing-masing. sehingga dapat mengetahui tingkat pelayanan yang sudah berjalan apakah perlu dilakukan perbaikan. mengingat pelayanan ini merupakan tolak ukur dari penilaian itu sendiri.
baca juga:hanya bikin desain boneka, bisa dapat total rp 15 jut, ikuti lomba maskot pilkada bs 2024!
"survey dapat dilakukan mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum atau tingkat kepuasan pasien pada puskesmas," jelasnya.
dia menambahkan, diwaktu bersamaan juga ada penilaian dari menpan rb yang juga berkaitan dengan pelayanan. bila selama ini kaur meraih nilai c, diharapkan tahun ini dapat naik tingkat.
baca juga:harga beras berangsur turun, tapi harga cabai melejit
ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki oleh pemkab kaur salah satunya mengenai kendala sistem pengelolaan data, pengolaan sistem kepuasan masyarakat. 
"ini juga perlu ditingkatkan, karna menpan rb lebih mengarah kepada sistem yang digunakan, namun tak jauh berbeda dengan ombudsman," timpalnya.
sementara itu kabag ortala setda kaur, hari mk laksana menerangkan berbagai aspek yang akan dinilai dalam pelayanan publik, termasuk kemudahan akses, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas.
baca juga:meski tak kerjakan ujian esay, calon panwascam di kaur tetap lulus tes tertulis
para kepala opd diajak untuk memahami indikator-indikator penilaian dan standar yang ditetapkan oleh ombudsman. 
"untuk mencapai hal ini kita perlu meningkatkan interaksi dengan bawahan memberikan pelayanan a terbaik dengan masyarakat, sehingga indikator ini merupakan kunci dari penilaian yang akan dilakukan," tuturnya. (jul)