Pemkab Bengkulu Selatan Gencar Cari Alternatif Pembiayaan Pembangunan

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan terus berupaya mencari alternatif tambahan anggaran untuk pembangunan daerah.

Karena APBD Bengkulu Selatan tahun 2024 sebesar Rp 1 Triliun dinilai tidak akan mampu untuk membiayahi pembangunan secara maksimal.

BACA JUGA:Partai Golkar Survei Cakada di Bengkulu

BACA JUGA:Libatkan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Karena anggaran itu terserap untuk belanja wajib pegawai yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 460 Miliar. Anggaran sisa belanja pegawai inilah yang bisa digunakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membiayai pembangunan.

Oleh sebab itulah Bengkulu Selatan dikategorikan sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah, sehingga butuh upaya untuk mencari alternatif tambahan untuk memajukan pembangunan daerah.

BACA JUGA:Polisi Imbau Wisatawan Waspada Curanmor

BACA JUGA:NIK PPPK Masih Diproses di BKN

Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan, Fikri Al Jauhari, MM mengatakan karena keterbatasan kamampuan fiskal Bengkulu Selatan maka Pemerintah dituntut untuk kreatif mencari alteranatif pembiayaan di luar APBD atas banyaknya usulan perencanaan pembangunan terutam mencari tambahan kucuran dan pusat.

Fikri menyebut salah satu contoh pembangunan hasil kerja keras pemerintah daerah adalah pembangunan Tebat Gelumpai yang dilakukan pembangunannya oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWS Sumatera VII).

BACA JUGA:Respon Cepat, Terima Laporan Jalan Berlubang, Bupati Langsung ke Lokasi

BACA JUGA:POLISI JUJUR! Kembalikan Uang Rp100 Juta Milik Pemudik yang Tercecer di Rest Area

“Selain sebagai daerah tangkapan air, tebat Gelumpai juga menjadi salah satu potensi pariwisata yang menjanjikan. Pembangunan yang bersifat strategis inilah yang terus kami upayakan dan usulkan berulang-ulang ke BWS," kata Fikri.

Selain itu, Fikri juga memastikan bahwa usulan pembangunan pelabuhan Pasar Bawah level II selalu gencar diupayakan Bupati Gusnan Mulyadi melalui pembiayaan pemerintah pusat. Fikri mengaku optimis usulan itu akan diterima dan terlaksana melelui Kementerian Kelautan dan Perikanan.