Tersangka Tukar Guling Lahan Bisa Bertambah

Reporter: Fauzan |

Editor: Sahri Senadi |

Rabu , 16 Oct 2024 - 19:16

Tersangka Tukar Guling Lahan Bisa Bertambah-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co - TAIS, Pengusutan kasus dugaan korupsi korupsi tukar guling lahan antara Pemkab Seluma dengan Murman Effendi terus bergulir.

Sebelumnya Jaksa sudah menetapkan empat tersangka yakni mantan Bupati Seluma tahun 2005-2010, ME, mantan Sekda Seluma tahun 2003 hingga 2011 MT, mantan Ketua DPRD Seluma Periode 2004-2009, RA, serta mantan Kepala BPN Seluma 2006-20012, DH.

Saat ini Jaksa Kejari Seluma masih mengembangkan kasusnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka dalam kasus ini akan bertambah.

Kajari Seluma Eka Nugraha didampingi Kasi Pidsus Ahmad Ghufroni mengatakan, pihaknya akan mencermati hasil pengembangan, sehingga tidak menutup kemungkinan tersangka bertambah.

"Untuk tersangka saat ini baru empat orang, tapi tidak menutup kemungkinan bakal ada tambahan lagi. Tergantung hasil perkembangan pemeriksaan pada tahap penyidikan ini," tegas Kasi Pidsus.

Sementara itu, Jaksa Kejari Seluma juga menerima permintaan penangguhan penahanan dari keluarga tersangka ME. Dengan alasan saat ini ME sedang sakit. Mengenai permintaan penangguhan penahanan ini,

Jaksa Kejari Seluma masih mempertimbangkan. Serta belum menetapkan apakah permintaan penangguhan penahan akan disetujui atau tidak.

"Yang jelas alasan dilakukan penahanan untuk memudahkan pemeriksaan, kemudian jangan sampai menghilangkan barang bukti,

serta agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sehingga dilakukan penahanan dan di tahan di Lapas Malabero Bengkulu," ujar Kasi Pidsus.

Kasus ini terjadi ketika Pemkab Seluma pada tahun 2007 melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur yang rencananya akan dipergunakan untuk pabrik semen.

tersangka tukar guling lahan bisa bertambah                            radarselatan.bacakoran.co - tais, pengusutan kasus dugaan korupsi korupsi tukar guling lahan antara pemkab seluma dengan murman effendi terus bergulir.
sebelumnya jaksa sudah menetapkan empat tersangka yakni mantan bupati seluma tahun 2005-2010, me, mantan sekda seluma tahun 2003 hingga 2011 mt, mantan ketua dprd seluma periode 2004-2009, ra, serta mantan kepala bpn seluma 2006-20012, dh.
baca juga:sikap pdip ditentukan hari ini? megawati dan prabowo bertemu
saat ini jaksa kejari seluma masih mengembangkan kasusnya. sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka dalam kasus ini akan bertambah. 
kajari seluma eka nugraha didampingi kasi pidsus ahmad ghufroni mengatakan, pihaknya akan mencermati hasil pengembangan, sehingga tidak menutup kemungkinan tersangka bertambah.
baca juga:tanki bbm mobil agya yang terbakar telah dimodifikasi, milik pengunjal bbm?
"untuk tersangka saat ini baru empat orang, tapi tidak menutup kemungkinan bakal ada tambahan lagi. tergantung hasil perkembangan pemeriksaan pada tahap penyidikan ini," tegas kasi pidsus. 
sementara itu, jaksa kejari seluma juga menerima permintaan penangguhan penahanan dari keluarga tersangka me. dengan alasan saat ini me sedang sakit. mengenai permintaan penangguhan penahanan ini,
baca juga:bawaslu awasi distribusi logistik pilkada
jaksa kejari seluma masih mempertimbangkan. serta belum menetapkan apakah permintaan penangguhan penahan akan disetujui atau tidak. 
"yang jelas alasan dilakukan penahanan untuk memudahkan pemeriksaan, kemudian jangan sampai menghilangkan barang bukti,
baca juga:warga dilarang tebang pohon dan tanam sawit di tahura
serta agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. sehingga dilakukan penahanan dan di tahan di lapas malabero bengkulu," ujar kasi pidsus.
kasus ini terjadi ketika pemkab seluma pada tahun 2007 melakukan pembebasan lahan di kelurahan sembayat, kecamatan seluma timur yang rencananya akan dipergunakan untuk pabrik semen.
baca juga:pemdes padang beriang akan membangun rabat beton sepanjang 140 meter
berdasarkan rekapitulasi kartu inventaris barang kib a. kemudian pada tahun 2008 pembangunan pabrik semen tidak jadi dilaksanakan.
kemudian atas inisiatif tersangka me yang pada satu itu menjabat bupati seluma, dilakukan perjanjian tukar menukar tanah milik pemkab seluma dengan tanah milik dirinya selaku perorangan yang berlokasi di area pematang aur komplek perkantoran pemkab seluma seluas 74 hektar.
baca juga:pelaku umkm ikut sukseskan roadrace di padang panjang
dengan pernyataan 19 hektar akan ditukarkan kepada pemkab seluma dan sisanya 55 hektar akan dibebaskan oleh pemkab seluma.
kemudian, pada tanggal 22 desember 2008, terjadi kesepakatan antara pemkab seluma dengan saudara murman efendi (selaku bupati seluma) perihal tukar menukar tanah seluas 19 hektar milik pemkab seluma di desa sembayat dengan tanah milik me (selaku perorangan) yang terletak di area perkantoran pemkab seluma saat ini.
baca juga:sekda: koni diharapkan bisa majukan prestasi olahraga
berdasarkan surat keputusan bupati seluma nomor 555 tahun 2008, tentang pelepasan hak atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten seluma kepada saudara murman efendi (selaku perseorangan) yang berdasarkan persetujuan ketua dprd kabupaten seluma saat itu ra.
"dari proses tukar guling atau tukar menukar lahan antara pemkab seluma dengan me tersebut, setelah dilakukan penghitungan kerugian negara diketahui negara dirugikan sebesar rp 19 miliar lebih. ini berdasarkan perhitungan kjpp serta kap," tegas kasi pidsus. 
baca juga:fakta menarik candi selogriyo, candi yang berdiri megah di lereng gunung sumbing
hal ini lantaran pada proses tukar guling lahan tersebut terjadi perbuatan melawan hukum. kara pada prosesnya tidak melibatkan tim penilai lahan. serta tim kajian lahan. untuk memastikan harga lahan di kelurahan sembayat serta lahan di komplek pematang aur. 
sementara itu pasal yang disangkakan yakni  pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 (1), (2) dan (3) undang-undang ri no. 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
baca juga:sering alami nyeri sendi pada jari, ketahui faktor penyebabnya ini
subsider pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang ri no. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri no. 20 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp atau kedua pasal 12 huruf | undang-undang ri no. 20 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 17 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan