Anggota DPRD Kaur Sesalkan Pelarangan Wartawan Meliput Pelantikan

Reporter: Julianto |

Editor: Suswadi AK |

Kamis , 29 Aug 2024 - 19:31

MENUNGGU: Sejumlah jurnalis menunggu proses pelantikan anggota DPRD Kaur dari luar ruang rapat paripurna-Julianto/Rasel-radarselatan.bacakoran.co

"Ini sama saja pengekangan tugas jurnalistik melanggar UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers masa acara paripurna terbuka saja kita dilarang meliput, ini keterlaluan," kata Nasution dari Bengkulu Post.

Hal yang sama juga disampaikan Saharpa dari media cetak Suara Keadilan. Ia sangat menyayangkan pelarangan yang terjadi.

Mengingat kegiatan penting itu seharusnya tidak membatasi gerak jurnalis. Kalaupun ruangan sempit setidaknya ada perwakilan dari beberapa media yang diizinkan.

Sayangnya hanya potografer sewaan DPRD dan Media Center Kominfo Kaur saja yang diizinkan mengambil dokumen foto dan berada di ruangan rapat paripurna.

"Saya sudah berapa kali menghadiri pelantikan, baru kali ini mengalami hal ini. Sebelum-sebelumnya tidak ada pelarangan sama sekali," keluhnya. (jul)

anggota dprd kaur sesalkan pelarangan wartawan meliput pelantikan                            radarselatan.bacakoran.co, bintuhan - anggota dprd kaur yang baru saja dilantik menyesalkan pelarangan liputan kepada sejumlah jurnalis saat pelantikan 25 anggota dprd kaur, kamis 29 agustus 2024.
mereka mengaku sangat prihatin dengan adanya pengekangan tugas jurnalis oleh oknum yang mengatasnamakan dprd kaur.
baca juga:bawaslu tindak lanjuti laporan dugaan mobilisasi massa ke salah satu bapaslon
wakil ketua (waka) sementara dprd kaur, herdian safta nugraha, sh menyayangkan adanya pelarangan peliputan saat pelantikan mereka. apalagi momen pelantikan terbuka untuk umum dan memang pihaknya berharap hal ini diketahui oleh masyakarat luas.
baca juga:ribuan masa ikut romer mendaftar ke kpu
"saya kira hal ini tidak seharusnya terjadi. sama saja menghalangi tugas jurnalis. kita sangat sesalkan hal ini. kedepan kita harap kondisi ini tak pernah terjadi lagi," ujar ketua dpc partai gerindra kaur tersebut.
baca juga:pemuda di bengkulu bunuh ayah tiri, ditusuk pakai tojok sawit
pernyataan serupa juga disampaikan mantan ketua dprd kaur diana tulaini. ketika membuka rapat paripurna, diana mengaku sudah dengan jelas menyatakan jika rapat paripurna dibuka untuk umum.
baca juga:dinkes bengkulu selatan lakukan skrining anemia bagi remaja putri
“tidak ada instruksi dari pimpinan rapat untuk melarang wartawan meliput. seperti rekan-rekan dengar, saya saat paripurna mengumumkan terbuka untuk umum. saya selalu menghormati para jurnalis yang sedang meliput, hal ini (pelarangan meliput) seharusnya tidak terjadi," sesal diana.
sementara itu, sekretaris dprd kaur ujang julisman s.sos, m.si mengaku pelarangan peliputan jurnalis lantaran pihak keamanan melakukan pengamanan ekstra kepada salah satu anggota dprd kaur yang statusnya tahanan kejaksaan.
baca juga:mari berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin 
“ada kesalahpahaman, para jurnalis dilarang mengambil dokumen saat upacara dimulai. larangan ini tidak ada instruksi dari penegak hukum, kamia hanya berkoordinasi dengan pihak keamanan," ujarnya.
ssebelum rapat paripurna berlangsung, tidak ada larangan untuk para jurnalis yang ingin melakukan peliputan. namun beberapa menit sebelum rapat paripurna dilangsungkan, tiba-tiba oknum aparat berseragam satpol pp melarang wartawan berada di ruang rapat paripurna dengan alasan menganggu proses pelantikan.
baca juga:breaking news: tersangka korupsi dilantik jadi dewan kaur, kok wartawan dilarang meliput?
"ini sama saja pengekangan tugas jurnalistik melanggar uu nomor 40 tahun 1999 tentang pers masa acara paripurna terbuka saja kita dilarang meliput, ini keterlaluan," kata nasution dari bengkulu post.
hal yang sama juga disampaikan saharpa dari media cetak suara keadilan. ia sangat menyayangkan pelarangan yang terjadi.
baca juga:daftar ke kpu, hernop programkan kaur beriman 
mengingat kegiatan penting itu seharusnya tidak membatasi gerak jurnalis. kalaupun ruangan sempit setidaknya ada perwakilan dari beberapa media yang diizinkan.
sayangnya hanya potografer sewaan dprd dan media center kominfo kaur saja yang diizinkan mengambil dokumen foto dan berada di ruangan rapat paripurna.
"saya sudah berapa kali menghadiri pelantikan, baru kali ini mengalami hal ini. sebelum-sebelumnya tidak ada pelarangan sama sekali," keluhnya. (jul)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 30 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan