Enggan Bayar TGR, Aset Dewan Kaur Terancam Bakal Disita

Reporter: Julianto |

Editor: Suswadi AK |

Sabtu , 17 Aug 2024 - 18:01

Inspektur Inspektorat Daerah Kaur, Harika, SE-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

enggan bayar tgr, aset dewan kaur terancam bakal disita                            radarselatan.bacakoran.co, bintuhan - mantan anggota dprd kaur yang tidak terkait tunggakan tuntutan ganti rugi (tgr) terancam kehilangan aset pribadi.
bila tidak juga dibayarkan, majelis tgr kaur berencana akan menyita aset yang dimiliki mantan dewan yang terkena tgr.
baca juga:promosi potensi daerah digenjot, capai terkait investasi tahun 2024
inspektur inspektorat daerah kaur harika se mengaku akan menerima pelimpahan penagihan dari pihak kejari kaur.
“apabila nanti di pihak kejari tidak selesai melakukan penagihan, kami akan melakukan pemulihan tgr melalui majelis tgr," ujar harika.
baca juga:antrean kendaraan di spbu panjang, ternyata ini penyebabnya
leading sektor dalam penagihan ini nanti adalah pihak badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad). yang mana aset milik anggota dewan yang bersangkutan bakal didata, untuk dijadikan jaminan.
dalam sidang itu nanti anggota dewan yang bersangkutan juga akan menandatangani surat pernyataan untuk melakukan pelunasan serta memberikan jaminan aset milik mereka.
"saat ini prioritas kita untuk pemulihan. apabila memang tidak ada itikad baik, baru akan naik ke ranah hukum," tukasnya. 
baca juga:pelaku pengeroyok 2 warga kedurang masih misteri
sampai saat ini tgr dari anggota dprd kaur menyisakan rp 3,3 miliar. dari 25 anggota dprd kaur aktif dan mantan anggota dprd, sebagian besar sudah melakukan angsuran dan hanya sebagian yang sudah melakukan pelunasan.
akhir agustus ini penagihan akan dihentikan dan diserahkan ke inspektorat kaur untuk langkah lebih lanjut.
baca juga:kades diingatkan taat bayar pajak dd
"jadi ini sudah diperpanjang, agustus terakhir. setelah ini kita akan menghentikan penagihan dan menyerahkan kepada inspektorat," terang kajari kaur, pofrizal, mh melalui kasi datun dwi pranoto, sh beberapa hari lalu.
tgr ini merupakan temuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri terhadap apbd kaur 2023. tgr tersebut mencapai rp 7 miliar.
dari jumlah itu sebagian sudah dikembalikan dan hanya menyisakan rp 3,3 miliar lagi yang belum dikembalikan. selama ini kejari kaur telah melakukan upaya penagihan semaksimal mungkin.
baca juga:bupati gusnan mulyadi serahkan duplikat bendera pusaka, siap dikibarkan
"niat bayarnya sudah ada, tapi belum kunjung lunas. kami sudah lakukan penagihan secara maksimal," tambahnya.
dwi mengungkapkan, setelah dilimpahkan ke ipda kaur, ada 3 opsi yang dapat dipilih oleh opd tersebut.
baca juga:pendistribusian bbm ke bengkulu masih terkendala, pendangkalan alur biang keroknya
yang pertama adalah kembali melakukan penambahan waktu dan melanjutkan penagihan oleh kejari kaur. kedua melakukan penagihan melalui majelis tgr. ketiga adalah menyerahkan perkara ini ke bidang pidsus kejari kaur untuk dinaikan perkaranya.
"jadi kita serahkan kepada inspektorat. namun tentunya pemilihan opsi bakal dikoordinasikan ke kejari kaur terlebih dahulu," tutupnya. (jul)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 18 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan