Polemik PT. ABS Tak Kunjung Selesai, Warga Pino Raya Lapor ke Gubernur Bengkulu

Reporter: Gio |

Editor: Suswadi AK |

Selasa , 13 Aug 2024 - 19:56

LAPOR: FMPR melaporkan persoalan PT. ABS ke Pemprov Bengkulu-Ist-radarselatan.bacakoran.co

FMPR juga meminta Pemprov Bengkulu memerintahkan OPD terkait yang menuntaskan polemik PT ABS agar melibatkan masyarakat. Hal itu bertujuan agar penyelesaiannya tidak merugikan masyarakat.

Untuk diketahui, polemik PT ABS dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Pino Raya dipicu persoalan lahan.

Status lahan yang tidak jelas membuat terjadinya saling klaim antara perusahan dan masyarakat. Jika tidak ada titik terang, hal itu rentan menimbulkan konflik yang lebih serius. (yoh)

polemik pt. abs tak kunjung selesai, warga pino raya lapor ke gubernur bengkulu                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - polemik pt. agro bengkulu selatan (abs) tidak kunjung selesai. hal itu membuat warga pino raya memutuskan untuk melapor kepada gubernur bengkulu.
hingga kemarin, belum ada tanggapan ataupun tindakan pemda bengkulu selatan untuk menyelesaikan persoalan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu dengan masyarakat.
baca juga:duarrr... percikan api dari kabel pln kejutkan warga
karena pemda bengkulu selatan terkesan diam, masyarakat kecamatan pino raya yang tergabung dalam forum masyarakat pino raya (fmpr) melapor ke gubernur bengkulu.
beberapa perwakilan fmpr sudah menemui gubernur bengkulu pada senin, 12 agustus 2024. sayangnya kehadiran mereka tidak disambut gubernur bengkulu, rohidin mersyah.
fmpr hanya ditemui asisten i setprov bengkulu mewakili gubernur bengkulu yang berhalangan hadir karena sedang berkunjung ke ibu kota nusantara (ikn).
baca juga:pabrik minyak goreng di sukaraja beroperasi tahun depan
dalam pertemuan tersebut, fmpr menyampaikan beberapa poin perihal konflik berkepanjangan antara pt abs dengan masyarakat pino raya.
fmpr meminta gubernur atau pemprov bengkulu turut andil menuntaskan konflik yang sudah terjadi sekitar tiga tahun itu.
“kami meminta gubernur menjalankan perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria, apalagi pak gubernur merupakan ketua gtra (gugus tugas reforma agraria) provinsi bengkulu, tentu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pt abs dengan masyarakat,” kata juru bicara fmpr, rusli.
baca juga:bmkg sampaikan info penting, waspadai potensi angin kencang
fmpr juga meminta gubernur bengkulu menyurati pemda bengkulu selatan dan kepala kantor bpn bengkulu selatan untuk mengevaluasi semua perizinan iup atau hgu pt abs di wilayah kecamatan pino raya.
“kami sudah sering melaporkan persoalan pt abs ini ke pemda ataupun dprd bengkulu selatan. tapi belum ada respon. kami sebagai masyarakat menuntut agar konflik ini segera dicari penyelesaiannya, kami berharap gubernur bisa melakukan tindakan,” ujar rusli.
baca juga:jamin keselamatan kerja, juru parkir didaftarkan bpjs ketenagakerjaan
fmpr juga meminta pemprov bengkulu memerintahkan opd terkait yang menuntaskan polemik pt abs agar melibatkan masyarakat. hal itu bertujuan agar penyelesaiannya tidak merugikan masyarakat.
untuk diketahui, polemik pt abs dengan masyarakat di wilayah kecamatan pino raya dipicu persoalan lahan.
baca juga:kuota formasi cpns didapat pemkab bengkulu selatan, tapi anggaran daerah?
status lahan yang tidak jelas membuat terjadinya saling klaim antara perusahan dan masyarakat. jika tidak ada titik terang, hal itu rentan menimbulkan konflik yang lebih serius. (yoh)