Kendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Dorong Daerah Buat SOP

radarselatan.bacakoran.co, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian inflasi. SOP mengatur program pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka menengah.

“Program-program yang berkaitan dengan jangka panjang, antisipasi jangka panjang juga masih belum masif. Nah ini yang harus kita pikirkan, dengan pengalaman dua tahun kita rapat kita tentunya sudah harus ada langkah konkret yang menjadi SOP bagi setiap daerah,” kata Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Selamatkan Uang Negara Hingga Rp4,05 Miliar

Dia menambahkan, selama hampir 2 tahun dilaksanakan pembahasan rutin dengan daerah terkait pengendalian inflasi sudah banyak keberhasilan yang dicapai. Capaian itu termasuk penyelesaian-penyelesaian yang bersifat insidental berkaitan dengan pupuk, imunisasi, hingga pendataan pencetakan sawah.

BACA JUGA:Resmi Dibuka, Ini Rangkaian Acara Festival Budaya Ayiak Manna

Namun, program-program pengendalian inflasi masih perlu dievaluasi menjadi lebih baik lagi, seperti masih ada pemda yang belum menerapkan SOP baku ketika terjadi pergeseran angka inflasi.

BACA JUGA:Pilkada 2024, 10 OKP di Bengkulu Selatan Ragukan Pencalonan Gusnan Mulyadi

“Teman-teman di daerah ini masih ada yang belum melakukan hal-hal yang baku, sebagai contoh kalau terjadi perubahan pergeseran berkaitan dengan status atau angka inflasi pada provinsi yang statis. Itu berarti terobosan kreatif yang dilakukan oleh teman-teman kepala daerah di daerahnya masing-masing itu masih belum tepat sasaran,” ujarnya.

BACA JUGA:Alur Pelabuhan Pulau Baai Perlu Segera Dikeruk

Menurut Tomsi, letak wilayah bukan menjadi alasan Pemda tak bisa melakukan pengendalian inflasi. Dia mencontohkan daerah di Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua yang tidak semua angka inflasinya tinggi, padahal masih banyak Pemda di Indonesia bagian barat yang memiliki inflasi tinggi di atas rata-rata nasional 2,51 persen.

BACA JUGA:Nelayan Tradisional Diberi Pelatihan Keselamatan Melaut

“Di sini bisa kita lihat di atas 2,51 persen, mulai dari Bali, Sulteng, Lampung, Kaltim, Aceh, Malut, Jambi, Sumut, Kepri, Riau, Maluku, Bengkulu, Papua Barat, Gorontalo, Sumbar,” jelas  Tomsi.

BACA JUGA:Polda Bengkulu Gencarkan Patroli Siber Guna Berantas Judi Online

Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan transportasi hingga cuaca tidak bisa menjadi alasan. Pemda harus bisa mengantisipasi hal tersebut sebaik-baiknya. Kemudian, program-program yang berkaitan dengan jangka panjang perlu diantisipasi secara masif. (**)