184 Desa dan Kelurahan di Provinsi Bengkulu Terancam Tenggelam Tahun 2050, Krisis Iklim Penyebabnya
Ilustrasi desa tenggelam-istimewa-radarselatan.bacakorang.co
radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Sebanyak 184 desa dan kelurahan di sepanjang pesisir Provinsi Bengkulu Bengkulu diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2050 sebagai akibat Krisis Iklim.
Desa tersebut berda di sepanjang 525 kilometer di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
BACA JUGA:Antrean Kendaraan di SPBU Masih Panjang, Stok BBM Dipastikan Aman
Manager Sekolah Energi Bersih Kanopi Hijau Indonesia, Hosani, ancaman ini bisa terjadi jika suhu rata - rata bumi mencapai 2 derajat celcius.
"Dengan suhu 2 derajat, es di kutub akan mencair sehingga sekitar 70 persen daerah pesisir pantai di seluruh dunia akan mengalami kenaikan permukaan air lebih dari 20 cm," kata Hosani.
BACA JUGA:Dihibur ADA BAND, Launching Maskot Pilkada Bengkulu Selatan Meriah dan Disaksikan, Ribuan Pasang Mata
Hosani mengatakan, ancaman abrasi, dan kehilangan daratan adalah hal yang perlu diantisipasi. Transisi energi yang sekarang sedang dilaksanakan oleh negara justru mengarah kepada kerusakan wilayah baru.
"Bumi adalah rumah satu-satunya yang harus dipertahankan dan diperjuangkan untuk keberlangsungan hidup generasi di masa depan," kata Hosani.
BACA JUGA:Bupati: Satpol PP Diminta Lebih Tegas Tegakan Perda, Ciptakan Daerah Tertib dan Indah
Pembakaran batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan krisis iklim. Tedata, sejak 2006 - 2020 setidaknya ada 171 PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas 32.373 megawat. Pembangkit - pembangkit ini ikut menyumbang CO2 yang dihasilkan oleh seluruh PLTU di dunia mencapai 258.394 juta ton untuk rata-rata emisi tahunan sekitar 6.463 juta ton.
BACA JUGA:Peluncuran Maskot Pilkada Kaur Sukses, Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka Saksikan penampilan Lional Beibby
Hosani mengatakan, perlu ada kebijakan dari pemerintah dalam upaya mencegah krisis iklim yang lebih parah lagi.
"Upaya yang harus dilakukan adalah dengan memangkas emisi global termasuk dari sektor energi, salah satunya penggunaan energi fosil batubara," demikian Hosani. (cia)