Batas Waktu Berakhir, 4 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Belum Sampaikan LHKPN

Reporter: lisa rosari |

Editor: sahri senadi |

Kamis , 04 Apr 2024 - 09:26

Ilustrasi LHKPN-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

“Eksekutif sudah semua mulai dari gubernur wakil gubernur, para pejabat eselon. Untuk 4 orang anggota DPRD Provinsi Bengkulu itu mudah-mudahan masih diberi kesempatan menyampaikan laporan,” ujarnya.

Seperti diketahui, penyampaian LHKPN sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar, dan lengkap.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang mewajibkan Pejabat Negara bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Pejabat Negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. (cia)

batas waktu berakhir, 4 anggota dprd provinsi bengkulu, belum sampaikan lhkpn                            radarselatan.bacakoran.co - data inspektorat provinsi bengkulu mencatat, 4 anggota dprd provinsi bengkulu belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn).
padahal sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan lhkpn pada 31 maret 2024.
inspektur inspektorat provinsi bengkulu, heru susanto mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi ada 4 orang anggota dprd provinsi bengkulu belum menyampaikan lhkpn itu langsung dari komisi pemberantasan korupsi (kpk).
baca juga:24 siswa sman 5 bengkulu selatan lulus snbp, 2 di antaranya tembus fakultas kedokteran
baca juga:hadapi idul fitri, besok ram sawit terakhir terima tbs, harga tetap stabil
“kita memperoleh data itu dari kpk, empat itu di dprd provinsi, tapi kami tidak tahu siapa 4 orang itu,” kata heru, rabu (3/4).
heru mengatakan, untuk pejabat di lingkungan eksekutif provinsi bengkulu semuanya sudah menyampaikan lhkpn.
termasuk pejabat dari pihak badan usaha milik daerah (bumd) di provinsi bengkulu juga telah menyampaikan lhkpn.
baca juga:bingung tempat titipkan kendaraan saat mudik? ke mapolres bengkulu selatan aja!
baca juga:hadirkan kontainer export, dukung ekspor produk bengkulu
“untuk pemprov bengkulu telah 100 persen pelaporannya, semua ada 448 orang dan kemudian juga untuk unsur bumd, hanya dari legislatif itulah 4 orang yang belum emnyampaikan laporan,” katanya.
inspektorat provinsi bengkulu mendorong agar 4 orang di dprd provinsi bengkulu segera menyampaikan lhkpn nya, sesuai ketentuan berlaku.
baca juga:jangan khawatir! bbm di bengkulu selatan dipastikan tak bercampur dan sesuai takaran
baca juga:mantan bendahara desa durian seginim divonis penjara 2 tahun
“eksekutif sudah semua mulai dari gubernur wakil gubernur, para pejabat eselon. untuk 4 orang anggota dprd provinsi bengkulu itu mudah-mudahan masih diberi kesempatan menyampaikan laporan,” ujarnya.
seperti diketahui, penyampaian lhkpn sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, kpk meminta pn untuk mengisi lhkpn-nya secara jujur, benar, dan lengkap.
baca juga:bengkulu selatan peringkat i perencanaan terbaik se-provinsi bengkulu
baca juga:jangan khawatir! bbm di bengkulu selatan dipastikan tak bercampur dan sesuai takaran
melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap pn sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) dan (3) undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
undang-undang mewajibkan pejabat negara bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
pejabat negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. (cia)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Selatan 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan