PERHATIAN! Pemerintah Siapkan Ratusan Juta Insentif Untuk Desa

radarselatan.bacakoran.co/KOTA MANNA - Aparatur Pemerintahan Desa (Pemdes) di Bengkulu Selatan harus benar-benar meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan masyarakat. Termasuk membenahi manajemen sistem keuangan dan pelaporan akhir tahun.
Apalagi setiap tahunnya pemerintah melalui Kemenkeu RI selalu menyediakan anggaran insentif ratusan juta rupiah kepada desa terpilih.

BACA JUGA:Pemprov Gelar Safari Ramadhan Mulai 14 Maret, Ini Lokasi Pertamanya

Kasi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Manna, Lukman Harun mengatakan besaran insentif untuk desa yang sukses dalam manajemen keuangan dan pelaporan cukup besar. Yakni di rentang Rp150 juta hingga Rp250 juta.
Dana insentif tersebut langsung ditransfer setelah perubahan anggaran kisaran September tahun berjalan.

BACA JUGA:PKL Kian Membandel, Satpol Siapkan Jurus Jitu

“Insentif-insentif ini terus bergulir. Pemberian ini tak lain untuk memberikan dukungan terhadap Pemdes agar nanti lebih transparan mengelola keuangan, lebih rapi dalam pertanggungjawaban serta mampu membuat pelaporan keuangan secara baik dan terperinci,” ujarnya.
Lanjut Lukman, dana insentif yang diberikan pemerintah terhadap desa bebas digunakan untuk keperluan apapun yang menyangkut kebutuhan desa.

BACA JUGA:Oknum Ngaku ASN Distan Minta Dana Penyaluran Traktor ke Petani, Kok Bisa?

Baik itu untuk pembangunan fisik, pemberdayaan, peningkatan sarpras desa ataupun membantu kelompok atau individu desa yang memang butuh uluran tangan.
“Jadi kenapa desa tidak tergiur dengan ini, harusnya seluruh desa berlomba-lomba mendapatkan insentif. Item-item penting seperti pelaporan keuangan harus dibenahi sejak awal, jangan sampai setiao akhir tahun terus mendapatkan sorotan BPK,” tambah Lukman.

BACA JUGA:Hebat! Pemkab Bengkulu Selatan Juara Umum Treasury Award KPPN

Meski demikian, Lukman menyebut sejauh ini sudah banyak desa di Kabupaten BS yang mendapatkan insentif tersebut.
Bahkan ada yang sempat beberapa kali mendapatkan tergantung dengan cara mereka mengemas pelaporan dan kinerja yang baik.
“Desa itu diberikan wewenang khusus mengelola anggaran pribadi. Jadi rasanya tidak aneh kalau desa cepat mandiri dan maju. Tapi balik ke sumber daya manusia yang ada, harusnya potensi yang ada dikuasai maksimal dengan berpatokan penuh terhadap aturan,” pungkasnya. (rzn)