Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran, KPPN Kumpulkan Seluruh Satker

Cashless  Payment Disebut Masih Minim 

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Optimalisasi penggunaan anggaran setiap Satuan Kerja (Satker) menjadi poin utama yang dikuatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Hal ini untuk mendorong realisasi APBN yang tepat sasaran serta bisa mendukung upaya Zona Integritas (ZI) secara masif dan optimal.

Berkaitan dengan itu, KPPN Manna yang membawahi Bengkulu Selatan, Seluma dan Kaur mengumpulkan seluruh Satker yang dinaungi, Selasa-Rabu (27-28/2/2024).

Seluruh Satker yang terdiri dari instansi vertikal yakni Kejaksaan, Polri, KP2KP, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri hingga Perbankan dan satker lainnya diberikan arahan dan sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan hingga cash management system (CMS).

“Jadi kegiatan yang kami laksanakan ini tujuan khususnya ada tiga, pertama mengenai penguatan laporan keuangan yang detail dan benar, lalu peningkatan CMS dan yang terakhir kewajiban perpajakan bagi seluruh bendahara satker. Ini penting dilakukan, mengingat tiap tahun berjalan masih saja ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan di satker khususnya wilayah semaku,” ujar Kepala KPPN Manna, Joko Prayitno usai membuka Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan, CMS dan kewajiban perpajakan di Aula KPPN, Rabu (28/2/2024) siang.

Lanjut Joko, sudah sepatutnya setiap Kasubsi Keuangan Satker maupun bendahara yang bertugas untuk mengikuti prosedur dan item khusus dalam melaporkan keuangan di akhir tahun berjalan.

Sebab hal ini berkaitan langsung dengan transparansi pemanfaatan anggaran negara serta pemeriksaan dari BPK.

“Vitalitas penggunaan anggaran ada di laporan keuangan. Mulai dari SPJ yang harus jelas dan tepat guna, kemudian nilai anggaran yang harus sesuai dengan item laksana,” terangnya.

Sejauh ini Joko menilai, peningkatan kualitas laporan keuangan satker di wilayah Semaku sudah membaik. Masing-masing satker sudah menunjukkan perubahan dan bisa beradaptasi dengan sistem terbarukan yang diarahkan pemerintah, khususnya Kemenkeu RI.

“Yang masih jadi bahan kami kedepan adalah bagaimana meningkatkan pola Cashless  Payment di setiap satker yang selama ini masih minim. Contohnya, optimalitas belanja dengan QRIS ataupun sistem pembayaran non tunai lainnya. Karena ini sangat dikedepankan, mengingat sistem Cashless Payment akan mampu menekan kebocoran anggaran serta mengindari adanya dana fiktif,” beber Joko.

Kedepan, Joko memastikan bahwa sistem Cashless Payment harus sudah berlaku di setiap OPD kabupaten maupun provinsi.

Sehingga dampak positif pemanfaatan anggaran akan terasa dan OPD terhindar dari potensi gratifikasi ataupun fee pembelian barang atau jasa tertentu.