DPRD Bengkulu Selatan Minta Pengawasan di SPBU Diperketat untuk Atasi Kelangkaan BBM

KOTA MANNA - Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Iin Setiawan meminta, Pemda dan instansi terkait  memaksimalkan pengawasan di SPBU. Hal itu penting guna mengatasi kelangkaan BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Menurut Iin, persoalan yang berulang setiap waktu ini perlu direspons serius. Kelangkaan BBM kerap terjadi bukan semata karena keterbatasan pasokan, tetapi karena lemahnya pengawasan terhadap distribusi dan potensi penyimpangan di SPBU.

BACA JUGA:Indonesia Jadi Tuan Rumah Peluncuran Global Poco F8 Ultra di Bali

BACA JUGA:Pemkab Seluma Dukung Pemberlakuan Pidana Kerja Sosial

“Keluhan masyarakat semakin banyak. Mereka kesulitan mendapatkan BBM, sementara antrian di SPBU panjang dan tidak jarang bahan bakarnya cepat habis. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Pengawasan harus dimaksimalkan,” tegas Iin.
Ia meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan. Setiap praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan, penyalahgunaan kuota, maupun pelayanan yang tidak transparan di SPBU, harus ditindak tegas.

BACA JUGA:Bupati Seluma Minta PKK Berperan Aktif Untuk Masyarakat

BACA JUGA:Bupati Seluma Akan Tertibkan Perizinan Pabrik dan Tambang

Iin menyarankan agar petugas pengawas diterjunkan secara lebih intensif pada jam-jam rawan terjadinya penyimpangan. Selain itu, SPBU diminta memberikan pelayanan yang tertib serta mengutamakan konsumen umum.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban. BBM adalah kebutuhan mendasar yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Pemerintah harus hadir untuk memastikan ketersediaannya,” tegas politisi Partai Hanura ini.

BACA JUGA:Aturan Berubah, Kantor Kemenag Kaur Gelar Sosialisasi Haji dan Umroh

BACA JUGA:UNIB Gelar Promosi Program Studi S2 dan S3 di Setda Kaur

Dengan pengawasan yang lebih ketat diharapkan bisa memulihkan kembali kelancaran distribusi BBM di Bengkulu Selatan, sehingga kelangkaan tidak lagi terjadi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat meningkat. (yoh)