Berkas Perkara Dugaan Korupsi APBDes Dusun Tengah Dilimpahkan ke Jaksa

Reporter: Fauzan |

Editor: Suswadi AK |

Sabtu , 22 Nov 2025 - 18:00

Ilustasi: Berkas Perkara Dugaan Korupsi APBDes Dusun Tengah Dilimpahkan ke Jaksa-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

berkas perkara dugaan korupsi apbdes dusun tengah dilimpahkan ke jaksa                            radarselatan.bacakoran.co - tais, kejaksaan negeri (kejari) seluma resmi menerima berkas perkara tahap i dugaan tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) desa dusun tengah, kecamatan lubuk sandi kabupaten seluma provinsi bengkulu. 
berkas tersebut diserahkan oleh penyidik tindak pidana korupsi (tipidkor) satuan reserse dan kriminal (satreskrim) polres seluma kepada jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri seluma, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sebelum dinyatakan lengkap dan masuk ke proses penuntutan.
hal tersebut seperti yang disampaikan kepala kejaksaan negeri (kajari) seluma, dr eka nugraha, sh mh melalui kasi inteljen, renaldho ramadhan, sh mh kepada wartawan.  
baca juga:siap-siap ada beasiswa gratis untuk pelajar berprestasi di sma taruna
berkas perkara dari penyidik telah diterima pihaknya. penyerahan berkas ini menandai perkembangan signifikan dalam penanganan kasus yang menyebabkan kerugian negara mencapai rp 577 juta tersebut.
"iya, kemarin tim penuntut umum telah menerima pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi anggaran apbdes desa dusun tengah. saat ini sedang dalam penelitian oleh jaksa penuntut umum. penelitian dilakukan untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil dari hasil penyidikan," ujar renaldho. 
dijelaskan renaldho, tim penuntut umum memiliki waktu selama 14 hari kedepan, untuk meneliti berkas perkara tersebut. apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak. dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penuntut umum nantinya.
baca juga:bupati seluma usulkan ulu talo jadi kawasan transmigrasi
jika berkas perkara tersebut belum lengkap, maka penuntut umum nantinya akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan pelengkapan berkas perkara. 
"penuntut umum memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas tersebut lengkap atau tidak. jika berkas tersebut belum lengkap, nanti penuntut umum memberikan petunjuk yang dapat dilengkapkan oleh penyidik. baik itu formil maupun materil," imbuhnya. 
diketahui, sasus ini berawal dari temuan adanya sejumlah kejanggalan dalam realisasi apbdes dusun tengah pada tahun 2024. 
baca juga:taekwondo kaur octopus siap berlaga di kejuaraan internasional
sejumlah kegiatan yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban diduga tidak dilaksanakan sepenuhnya, bahkan ada yang tidak terlaksana sama sekali. 
program pembangunan infrastruktur desa seperti rabat beton, pengadaan barang, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat diduga hanya dilaporkan di atas kertas.
dari hasil audit dan penyidikan, kerugian negara ditaksir mencapai rp 577 juta. jumlah tersebut berasal dari kegiatan fiktif, mark-up anggaran, serta belanja barang yang tidak sesuai spesifikasi.
polres seluma telah menerapkan tiga orang status tersangka. yakni ji (32) merupakan kades dusun tengah, is (43) sekdes dan lh (47) selaku kaur keuangan desa dusun tengah. ketiga perangkat desa tersebut diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. 
modusnya  melakukan penarikan dana dari rekening desa tanpa melaksanakan kegiatan fisik, membuat laporan pertanggungjawaban (spj) fiktif serta menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) secara tidak sesuai ketentuan.
baca juga:cuaca ekstrem kembali terjadi, masyarakat harus waspada
setelah menerima berkas perkara tahap i, jpu mempunyai kewenangan untuk meneliti apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi dan apakah alat bukti yang diserahkan mencukupi untuk membuktikan perbuatan tersangka di persidangan.
jika ditemukan kekurangan dalam berkas, kejaksaan akan mengembalikannya kepada penyidik disertai petunjuk atau p-19 untuk dilengkapi. 
namun apabila dinilai telah lengkap secara formil maupun materiil, jpu akan menerbitkan surat p-21 yang menandakan perkara siap memasuki tahap penuntutan, termasuk pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap ii).
baca juga:pentingnya anggaran responsif gender dalam pembangunan di bengkulu selatan
"kami akan memproses perkara ini secara profesional. apabila dinyatakan lengkap, perkara akan segera kami limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," tegasnya. 
kasus korupsi dana desa seperti ini kerap mendapat perhatian publik karena menyangkut anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 
kerugian negara sebesar rp 577 juta dinilai sangat merugikan, mengingat dana desa menjadi salah satu sumber utama untuk memperbaiki layanan publik dan infrastruktur di tingkat desa. 
tokoh masyarakat dusun tengah berharap agar proses hukum berjalan transparan dan tuntas. penegakan hukum yang tegas dinilai penting agar memberi efek jera dan mencegah penyimpangan serupa di desa lain.
dengan diterimanya berkas perkara ini oleh kejaksaan, publik kini menantikan kelanjutan proses hukum hingga ke persidangan. 
kejari seluma memastikan penanganan kasus ini akan dilakukan secara akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku, demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 23 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan