Dorong Kebijakan Politik Anggaran Hadapi Penyempitan Ruang Fiskal

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Waka II DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Dodi Martian, S.Hut, M.M, mengatakan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi kondisi ruang fiskal daerah yang semakin menyempit akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. 

Menurutnya, situasi ini menuntut pemerintah daerah bersama DPRD untuk melakukan kebijakan politik anggaran yang terukur dan berpihak pada kebutuhan prioritas masyarakat.

BACA JUGA:Pemdes Talang Benuang Salurkan BLT DD Untuk Masyarakat Kurang Mampu

Dikatakan Dodi dalam beberapa tahun terakhir, penurunan dana transfer pusat ke daerah telah berimbas pada kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Hal ini membuat sejumlah kegiatan rutin maupun program pembangunan jangka menengah perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Penyempitan ruang fiskal ini adalah sinyal agar kita semua lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan. Pemerintah daerah harus berani mengambil langkah kebijakan politik anggaran yang jelas prioritasnya, bukan sekadar membagi anggaran secara merata ke semua sektor,” kata Dodi.

BACA JUGA:Usai Bertugas Satu Tahun Di Seluma, 12 Dokter Internship Dilepas

Ditegaskan Dodi, kebijakan politik anggaran merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu menempatkan program yang bersifat super prioritas, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur yang menyentuh masyarakat secara langsung. Program-program itu harus tetap dijalankan meski dengan keterbatasan anggaran,” tambahnya.

BACA JUGA:Bupati Seluma Usulkan Bantuan Pengentasan 4.865 RTLH

Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa kondisi fiskal yang menantang tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi kinerja pelayanan publik. Justru di tengah keterbatasan, diperlukan kreativitas dan keberanian dalam melakukan reformulasi anggaran yang berpihak kepada rakyat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang intensif antara kedua lembaga sangat diperlukan agar kebijakan anggaran yang diambil tidak hanya realistis, tetapi juga berpihak pada kepentingan publik.

BACA JUGA:Harga Jaecoo J5 EV Mulai Rp 249 Juta, Simulasi Kredit Mulai Rp 3 Jutaan per Bulan

“Politik anggaran bukan sekadar teknis pembagian uang, tetapi menyangkut nilai keberpihakan, arah pembangunan, dan komitmen moral kita kepada masyarakat. Karena itu, setiap keputusan anggaran harus dilandasi semangat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” tegas Dodi.