Jalankan Anggaran Pembangunan, OPD di Bengkulu Jangan Ragu Minta Pendampingan

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi |

Senin , 22 Jan 2024 - 19:26

Jalankan Anggaran Pembangunan, OPD di Bengkulu Jangan Ragu Minta Pendampingan-Icha-radarselatan.bacakoran.co

Gubernur juga mengharapkan, OPD bisa meminta pendampingan sejak awal. Jangan sampai hal itu dilakukan saat kegiatan lelang sudah dilakukan dan terdapat komplain atau keluhan dari pihak lain.

"Kalau (pendampingan) dilakukan dari awal oleh kejaksaan, bisa mendapatkan arahan atau tindak lanjut terhadap kegiatan. Misalnya dipending atau polanya seperti apa?" sambung Gubernur.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggì Bengkulu Rina Virawati mengatakan perjanjian kerja sama digelar bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut juga berkaitan dengan penataan aset.

"Kalau terkait kerja sama dengan Pemprov, ini lebih kepada perdata dan tata negara yang sedang dialami. Juga terkait penataan aset-aset Pemprov Bengkulu," tutup Rina. (cia)

jalankan anggaran pembangunan, opd di bengkulu jangan ragu minta pendampingan                            bengkulu, radarselatan.bacakoran.co - gubernur bengkulu rohidin mersyah meminta opd lingkungan pemerintah provinsi bengkulu tidak ragu meminta pendampingan.
terutama dari pihak kejaksaan untuk memastikan pelaksanaan anggaran tidak menyalahi aturan.
hal itu disampaikan gubernur usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemprov bengkulu dengan kejaksaan tinggi bengkulu tentang penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara di balai raya semarak bengkulu, senin, 22 januari 2024.
baca juga:pedagang pasar inpres bakal ditertibkan, harus menempati lapak baru
baca juga:tim saber pungli provinsi bengkulu kunjungi kabupaten seluma, ada apa?
perjanjian kerja sama dilakukan karena persoalan di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu yang saat ini semakin kompleks.
gubernur mengatakan kerja sama ini merupakan perpanjangan dari kerjasama sebelumnya yang telah habis masa berlakunya.
baca juga:500 pns pemprov bengkulu pensiun, honorer berharap diangkat asn
"dengan adanya kerja sama ini, tidak ada alasan lagi bagi opd untuk khawatir dan ragu melakukan kerja sama pendampingan," kata gubernur, kemarin.
gubernur mengatakan, sudah beberapa periode pemerintah provinsi bengkulu melakukan upaya kerja sama bentuk-bentuk pendampingan. penegawasan pelaksanaan anggaran juga sudah dilakukan bersama.
baca juga:tahun ini lahan pembangunan dermaga pasar lama dibebaskan
perjanjian kerja sama ini juga bertujuan agar opd yang sedang melakukan pembangunan mendapat pendampingan dari pihak kejaksaan. terutama demi terciptanya pembangunan yang terarah.
baca juga:terlalu! bukannya dilindungi, istri malah dianiaya saat di sawah
baca juga:polisi dan jaksa kompak pulbaket dana stunting
gubernur juga mengharapkan, opd bisa meminta pendampingan sejak awal. jangan sampai hal itu dilakukan saat kegiatan lelang sudah dilakukan dan terdapat komplain atau keluhan dari pihak lain.
baca juga:perkuat komunikasi, dispertan kumpulkan penyuluh
baca juga:polisi pastikan kamtibmas kondusif menjelang pemungutan suara pemilu
"kalau (pendampingan) dilakukan dari awal oleh kejaksaan, bisa mendapatkan arahan atau tindak lanjut terhadap kegiatan. misalnya dipending atau polanya seperti apa?" sambung gubernur.
baca juga:pasangan muda wajib tahu, pernikahan dini bisa picu stunting
baca juga:perbatasan kabupaten akan dipasang kamera cctv
sementara itu, kepala kejaksaan tinggì bengkulu rina virawati mengatakan perjanjian kerja sama digelar bersama pemerintah provinsi bengkulu tersebut juga berkaitan dengan penataan aset.
"kalau terkait kerja sama dengan pemprov, ini lebih kepada perdata dan tata negara yang sedang dialami. juga terkait penataan aset-aset pemprov bengkulu," tutup rina. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 23 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan