Anggota DPR RI Minta Pemerintah Segera Tangani Akses Ke Enggano

radarselatan.bacakoran.co, JAKARTA – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah pusat segera menangani persoalan terganggunya akses transportasi masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, secara komprehensif.

Terganggunya akses transportasi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat pulau itu. Karena pengangkutan barang dan hasil bumi dari dan menuju Pulau Enggano tidak lancar.

BACA JUGA:Bupati Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 ke DPRD

“Dengan segala kerendahan hati, saya memohon penanganan yang komprehensif, cepat, dan tepat sasaran atas kedaruratan Pulau Enggano, khususnya pelayanan transportasi barang dan hasil bumi,” kata Rieke.

Dari hasil advokasi, pihaknya bersama masyarakat Pulau Enggano menemukan beberapa masalah akibat terputusnya akses transportasi laut sejak Maret 2025 lantaran adanya pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai.

Pertama, masyarakat tidak dapat mendistribusikan hasil bumi yang merupakan mata pencaharian utama mereka, lalu pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terganggu.

Terakhir, distribusi dan ketersediaan bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) terganggu. Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai turut menghambat pola distribusi BBM ke Terminal BBM (TBBM) Pertamina.

BACA JUGA:Awas! Modus Penipuan Catut Nama Kasi Pidsus, Kades Diminta Uang Lewat WhatsApp

 “Jika dibiarkan, hal ini berdampak serius pada penyediaan dan distribusi BBM di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan,” katanya.

Rieke mengatakan bahwa saat ini PT Pelindo sedang melakukan pengerukan dengan target tahap darurat (tahap satu) selesai pada awal Juli 2025 untuk memastikan minimal operasional pelabuhan.

Namun, menurutnya, keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Enggano tidak dapat menunggu hingga seluruh proses pemulihan selesai.

“Berbagai pihak, termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III Pulau Baai, telah berupaya mencari solusi, terutama terkait transportasi penumpang.

Namun, belum ada solusi memadai terkait distribusi barang dan hasil bumi yang justru merupakan kebutuhan utama masyarakat,” ucapnya. Maka dari itu, Rieke meminta Presiden Prabowo segera menangani permasalahan mobilisasi masyarakat Pulau Enggano.

BACA JUGA:Saluran Irigasi Rusak Menahun, Puluhan Hektar Sawah Tak Optimal Digarap