Pansus DPRD Bengkulu Selatan Layangkan Surat Kedua ke Kanwil BPN Provinsi Bengkulu

Reporter: Gio |

Editor: Sahri Senadi |

Rabu , 18 Jun 2025 - 17:53

Ketua Pansus DPRD Bengkulu Selatan untuk PT ABS Yaumil Hajil Akbar-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

pansus dprd bengkulu selatan layangkan surat kedua ke kanwil bpn provinsi bengkulu                            radarselatan.bacakoran.co - kota manna, panitia khusus (pansus) dprd kabupaten bengkulu selatan melayangkan surat kedua ke kantor wilayah (kanwil) bpn provinsi bengkulu.
surat kedua dilayangkan setelah surat pertama terkait permintaan dokumen izin hgu pt abs yang dikirim sebelumnya belum mendapat balasan.
ketua pansus dprd bengkulu selatan untuk pt abs, yaumil hajil akbar mengatakan, pihaknya tidak mengetahui alasan kanwil bpn provinsi bengkulu belum membalas surat sebelumnya.
baca juga:polisi gelar bakti kesehatan dan bantuan sosial dalam rangkaian hut ke 79 bhayangkara
baca juga:penimbun bbm subsidi di bengkulu selatan segera diadili
untuk menunjukan keseriusan upaya pansus, lembaga dprd mengirimkan mengirimkan surat kedua.
"kalau surat kedua ini nanti tidak juga dibalas. maka akan dikirim surat ketiga. setelah nanti surat ketiga, maka akan dibuat kesimpulan.
kalau tidak dibalas, kami akan koordinasi langsung ke kementerian bpn, mungkin izin hgu pt abs ini tidak ada, atau seperti apa nanti kejelasannya," ujar yaumil.
baca juga:tahun ini kaur jadi tuan rumah jamda pramuka
baca juga:100 jemaah haji asal kaur tiba dikampung halaman, ini pesan wabup 
dikatakan yaumil, sebelumnya pihaknya sudah datang langsung ke kanwil bpn provinsi bengkulu. dalam pertemuan tersebut, pihak bpn menyebut kalau izin hgu pt abs sudah terbit untuk luas lahan sekitar 400 hektar.
untuk memastikan itu, pansus meminta salinan dokumen izin yang tertulis, tapi kanwil bpn menolak memberikan dan meminta pansus bersurat resmi. tapi setelah dikirim surat resmi juga tidak dibalas.
ditegaskan yaumil, pihaknya akan mencari titik terang polemik pt abs. semua temuan yang didapat akan dituangkan dalam rekomendasi lembaga, kemudian akan disampaikan ke eksekutif.
baca juga:sambut tabut, pemkab kaur siapkan pamerkan produk umkm
baca juga:motor lawas ini harga selangit, tembus ratusan juta, anda punya?
dprd tentunya ingin polemik pt abs terkait perizinan dan sengketa lahan dengan masyarakat ada titik terang sehingga tidak berlarut-larut. (yoh)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 19 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan