OJK: Mulai 1 Januari 2026 Peserta Asuransi Kesehatan Wajib Tanggung 10% Biaya Klaim

Reporter: Andri Irawan |

Editor: Andri Irawan |

Rabu , 11 Jun 2025 - 12:00

OJK: Mulai 1 Januari 2026 Peserta Asuransi Kesehatan Wajib Tanggung 10% Biaya Klaim-istimewa-freepik.com

ojk: mulai 1 januari 2026 peserta asuransi kesehatan wajib tanggung 10% biaya klaim                            radarselatan.bacakoran.co - mulai 1 januari 2026, pengguna asuransi kesehatan komersial di indonesia akan menghadapi perubahan signifikan.
otoritas jasa keuangan (ojk) telah menerbitkan kebijakan baru yang mengharuskan peserta asuransi menanggung sebagian dari biaya pengobatan yang diklaim.
apa yang berubah?
baca juga:daftar penyakit yang paling sering diklaim dalam asuransi kesehatan, ini alasan di baliknya
dalam kebijakan yang tertuang dalam surat edaran ojk nomor 7/seojk.05/2025, peserta asuransi tidak lagi mendapatkan penggantian biaya secara penuh dari perusahaan asuransi.
sebagai gantinya, mereka wajib membayar minimal 10% dari total biaya klaim. namun, ojk menetapkan batas maksimum co-payment untuk menjaga agar beban peserta tetap terkendali:
- rawat jalan: maksimal rp300.000 per klaim
- rawat inap: maksimal rp3.000.000 per klaim
misal, jika klaim rawat inap mencapai rp25 juta, peserta hanya perlu membayar rp2,5 juta (10%). tapi jika klaim mencapai rp40 juta, co-payment tetap dibatasi maksimal rp3 juta.
baca juga:apa itu asuransi tlo? simak perbedaannya dengan all risk 
kenapa ada sistem co-payment?
penerapan skema co-payment bertujuan untuk:
1. mendorong penggunaan layanan yang lebih bijak
2. peserta diharapkan tidak sembarangan dalam mengklaim layanan kesehatan.
3. mengendalikan kenaikan premi
tanpa pengendalian, premi asuransi kesehatan komersial bisa terus naik dan menjadi tidak terjangkau.
baca juga:jasa raharja bayarkan klaim asuransi rp17 miliar
menurut ojk, lonjakan biaya kesehatan global dan inflasi medis menjadi latar belakang utama kebijakan ini. tanpa intervensi, beban biaya akan semakin tinggi baik bagi peserta maupun perusahaan asuransi.
bpjs kesehatan tidak terkena dampak
perlu dicatat bahwa aturan ini tidak berlaku untuk program jaminan kesehatan nasional (jkn) yang dikelola oleh bpjs kesehatan. peserta bpjs tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem pemerintah.
ojk juga mendorong adanya koordinasi manfaat (coordination of benefit) antara asuransi swasta dan bpjs kesehatan. tujuannya agar:
1. peserta yang memiliki dua perlindungan bisa mendapatkan manfaat maksimal
baca juga:rumah sakit as syifa kembali gelar operasi bibir sumbing dan langit mulut sumbing gratis, ini jadwalnya
2. klaim tidak tumpang tindih dan lebih tertib
3. proses pembayaran menjadi lebih transparan dan efisien
4. standar baru untuk perusahaan asuransi
agar kebijakan ini berjalan optimal, perusahaan asuransi juga diwajibkan meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan. beberapa poin penting yang harus dipenuhi:
1. menyediakan tenaga medis profesional untuk menilai kelayakan klaim
2. membentuk dewan penasihat medis (medical advisory board)
baca juga:bengkulu selatan sudah layak punya rumah sakit jiwa
3. mengembangkan sistem digital terintegrasi dengan fasilitas kesehatan
4. seluruh proses ini merupakan bagian dari sistem evaluasi yang dikenal sebagai utilization review, yang menilai apakah tindakan medis yang diberikan memang layak dibiayai oleh asuransi.
jadi, terehitung 1 januari 2026, peserta asuransi kesehatan komersial harus siap berbagi biaya klaim melalui skema co-payment. tujuannya bukan hanya menekan biaya, tapi juga mendorong tanggung jawab bersama dalam penggunaan layanan kesehatan. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Selatan 15 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan