Pemprov Targetkan Tindak Lanjut Temuan BPK Capai 75 Persen

pemprov targetkan tindak lanjut temuan bpk capai 75 persen radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - pemerintah provinsi bengkulu menargetkan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran (ta) 2024 mencapai 75 persen. target tersebut sebagai bentuk dukungan untuk mengikuti indeks kinerja utama (iku) bpk, yang merupakan ukuran kinerja untuk menilai efektivitas bpk dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. baca juga:aksi heroik ramadhani menyelamatkan korban kapal tenggelam berbuah manis inspektur inspektorat provinsi bengkulu, heru susanto mengatakan, gubernur bengkulu telah menginstruksikan masing-masing opd, untuk melakukan percepatan dalam menindaklanjuti temuan bpk ri. "kita diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti, sejak lhp diserahkan bpk," kata heru. heru mengatakan, pihaknya juga mendorong agar opd dapat segera menindaklanjuti temuan. jika terdapat argumen lain yang perlu disampaikan kepada bpk, inspektorat siap memfasilitasi atau menjembatani untuk bertemu dengan tim bpk ri. namun, apabila temuan-temuan tersebut sama sekali tidak ditindaklanjuti, maka secara otomatis nantinya ada kewenangan lain yang bergerak. baca juga:banyak terbengkalai, optimalisasi pemanfaatan aset daerah belum maksimal "kita berharap segera ditindaklanjuti, agar target tindak lanjut sebesar 75 persen bisa tercapai," kata heru. adapun temuan dari pemeriksaan bpk ri diantaranya, belanja perjalanan dinas pada 34 organisasi perangkat daerah (opd) tidak sesuai ketentuan. sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar rp 3,43 miliar, dan telah dipulihkan sebesar rp 1,17 miliar. terdapat permasalahan belanja modal lainnya, yaitu pada enam opd terdapat kurang volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak. sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar rp 3,17 miliar, dan telah dipulihkan sebesar rp 33,38 juta. baca juga:perjuangkan irigasi untuk kemajuan pertanian bengkulu selatan bendahara pengeluaran sekretariat dprd tidak dapat mempertanggungjawabkan belanja sebesar rp 3,97 miliar, dan telah dipulihkan sebesar rp 424,30 juta. (cia)

Tag

• # laporan hasil pemeriksaan
• # pemprov
• # temuan bpk
• # lhp

Share

• 
• 
• 
• 
•