7 Pejabat Akui Setor Uang Untuk Pertahankan Jabatan, Hakim: Itu Kategori Suap!

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Rabu , 07 May 2025 - 19:07

SAKSI: Beberapa kepala dinas di lingkungan Pemprov Bengkulu bersaksi di persidangan kasus yang menjerat mantan Gubernur Rohidin Mersyah-Icha-radarselatan.bacakoran.co

7 pejabat akui setor uang untuk pertahankan jabatan, hakim: itu kategori suap!                            radarselatan.bacakoran.co - bengkulu, jpu kpk menghadirkan tujuh saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan gubernur bengkulu rohidin mersyah, sekda non aktif isnan fajri dan mantan ajudan gubernur, evriansyah alias anca, yang berlangsung di pengadilan negeri tipikor bengkulu, rabu (7/5/2025).
tujuh orang saksi tersebut adalah pejabat eselon ii lingkungan pemprov bengkulu yang tergabung dalam tim pemenangan rohidin mersyah di wilayah kaur.
tujuh pejabat yang bersaksi yakni kepala dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi bengkulu meri sasdi. kepala bkad haryadi, kepala dinas koperasi karmawanto, asisten administrasi umum nandar munadi, staf ahli pemerintahan sisardi, staf ahli sdm zahirman aidi dan kadispora provinsi bengkulu ika joni ikhwan. 
baca juga:apbdes belum selesai disusun, mayoritas desa diseluma belum cairkan dd
baca juga:pemkab seluma dapat program optimalisasi lahan non rawa seluas 2.700 hektar
dalam persidangan, para saksi mengakui telah menyetor sejumlah uang untuk membantu rohidin mersyah dalam kontestasi pemilihan gubernur-wagub bengkulu 2024. bantuan ini diberikan demi kepentingan pribadi agar jabatannya tidak dicopot. 
uang tersebut diserahkan dengan nominal yang berbeda. meri sasdi rp 195 juta, haryadi rp 250 juta, nandar munadi rp 75 juta, ika joni ikhwan rp 97 juta, karmawanto rp 155 juta, zahirman aidi rp 30 juta, dan sisardi rp 30 juta. 
jpu kpk yang diketua azhari kemudian mencecar meri sasdi terkait alasan dirinya memberikan uang kepada terdakwa.
baca juga:pengangkatan cpns seluma tahun 2024 masih diproses, tmt rencananya awal juni
baca juga:website bkpsdm seluma diduga diretas 
meri sasdi pun menyebut penyerahan uang itu sebagai insiatif dirinya selaku bawahan. tidak ada paksaan secara langsung yang disampaikan oleh rohidin mersyah.
meri sasdi juga mengaku penyerahan uang itu dilakukan agar jabatannya tidak dicopot. uang yang diserahkan merupakan uang pribadi yang dikumpulkan dari tabungan dan hasil usaha keluarga.
"ada usaha cetak batu bata dan istri juga asn. ada uang cadangan di keluarga. uang pribadi, dari tpp," ungkap meri sasdi.
baca juga:kaur dan bakti jalin kemitraan bangun jaringan internet 
baca juga:atlet taekwondo kaur fokus persiapan jelang kejuaraan kapolda
mendengar keterangan tersebut, majelis hakim yang diketuai paisol, mengingatkan saksi mengenai ketidaksesuaikan antara keterangan saksi di bap dan di persidangan.
pada keterangan di bap, meri sasdi mengaku jika tidak menyerahkan uang, terancam akan dinonjobkan.
namun saat memberikan kesaksian di pengadilan, meri sasdi menyatakan bahwa tidak ada tekanan dari rohidin untuk menyetorkan uang.
baca juga:sinkronisasi renstra kaur untuk masa depan lebih baik
baca juga:dpr ingatkan daerah tentang dana transfer, harus gunakan bank daerah
menimpali hal itu, meri sasdi mengaku pada saat pertemuan di ruang kerja rohidin pada juli 2024, rohidin menyampaikan pada tim pemenangan agar menbantunya dalam proses pencalonan.
"secara langsung tidak ada (ancaman). itu secara umum saya menangkap konsekuensi dari pertemuan itu," ujar meri sasdi.
paisol pun kemudian mengingatkan para saksi atas tindakan menyerahkan uang tersebut masuk dalam kategori suap dalam jabatan.
baca juga:bengkulu selatan belum bersih dari narkoba, orang tua wajib lindungi anak
baca juga:bawaslu bengkulu selatan siap hadapi sidang di mk
pasalnya para saksi memberikan keterangan bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan untuk mempertahankan jabatan. 
"makanya saya bilang jangan dipilih-pilih yang harus menjadi terdakwa di sini. ini sudah menyerahkan duit, itu kategori duit suap dalam jabatan," tegas paisol.
paisol juga merasa geram dengan para saksi yang dinilai melanggar aturan sebagai seorang asn yang dilarang terlibat politik. bahkan hakim melontarkan istilah pilkada di bengkulu itu pesta demokrasi atau pesta asn. 
"padahal ada larangan asn terlibat politik, jika kalian menyetor uang untuk kepentingan pemenangan, yang terjadi adalah pesta asn, bukan pesta demokrasi," tegas paisol lagi.
usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim menunda siding. sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya akan dilakukan pada 20 mei 2025.
kpk rencananya akan kembali menghadirkan tujuh orang saksi ke hadapan persidangan untuk menguatkan gugatan yang mereka ajukan. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 8 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan