Perpanjangan SK Honorer Sesuai Keputusan Pemerintah Pusat

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Sahri Senadi |

Senin , 10 Mar 2025 - 19:24

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

perpanjangan sk honorer sesuai keputusan pemerintah pusat                             radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - gubernur bengkulu, helmi hasan menyebut perpanjangan tenaga harian lepas (thl) sesuai dengan keputusan pemerintah pusat.
perpanjangan thl atau honorer  berdasarkan arahan pemerintah pusat, di mana yang dilakukan kontrak perpanjangan adalah thl yang masuk dalam database dan mengikut seleksi pppk tahap dan ii.
baca juga:tiga prioritas program 100 hari kerja gubernur
"aturan mengatakan yang diperpanjang mereka masuk database dan ikut seleksi pppk," kta helmi, senin (10/3).
helmi menyebut, perpanjangan sk thl ini juga sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. ketika batas masa perpanjangan telah habis, maka sepenuhnya mengikuti regulasi yang ada.
baca juga:partai nasdem optimis menang di psu bengkulu selatan
"kalau non database tidak diperpanjang. pengangkatan baru juga tidak diperbolehkan. karena nanti gajinya bermasalah. yang digaji asalah yang diakui sebagai pppk atau r2," ujar helmi. 
baca juga:disnakertrans seluma pastikan buka posko pengaduan thr
sebelumnya, pemerintah provinsi bengkulu telah mengeluarkan keputusan perpanjangan masa kerja para tenaga non asn atau honorer yang telah dilakukan evaluasi dalam beberapa bulan terakhir. 
baca juga:oknum perangkat desa kungkai baru dilaporkan ke polres seluma
perpanjangan ini berdasarkan surat edaran tentang perpanjangan masa kerja tenaga non asn hasil evaluasi tenaga non asn dari masing-masing opd yang ditandatangani oleh penjabat sekretaris daerah provinsi bengkulu, herwan antoni. 
baca juga:program bus sekolah kembali beroperasi di kaur
dalam surat tersebut disebutkan rekomendasi perpanjangan mas masa kerjanya berlaku untuk tenaga non asn yang terdata dalam pangkalan database bkn an telah ikut seleksi pppk tahap 1, serta yang ikut seleksi cpns tahun 2024 untuk dapat direkomendasikan perpanjangan masa kerjanya.
baca juga:gelar rapat percepatan program kerja, gusril ingin optimalisasi 100 hari kerja
lalu tenaga non asn yang masuk dalam pangkalan database bkn ikut seleksi pppk tahap 2 dan tenaga non asn yang masa kerjanya minimal 2 tahun ikut seleksi pppk. surat keputusan perpanjangan masa kerja tenaga non asn tersebut tmt berlaku 1 januari 2025. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 11 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan