Wamendagri: Ada Daerah Yang Belum Bisa Jelaskan Pendanaan PSU

radarselatan.bacakoran.co, JAKARTA - Pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah di 24 daerah berdasarkan Mahkamah Konstitusi (MK) waktu pelaksanaannya makin dekat.

Tapi sejauh ini masih ada beberapa daerah yang belum bisa menjelaskan kemampuan pendanaan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

BACA JUGA:Reskan Efendi dan Dewi Sartika Daftar Penjaringan Calon Bupati Partai Golkar

Ia menyatakan bahwa Kemendagri terus berkoordinasi dengan 24 daerah yang diperintahkan MK untuk melakukan pemilihan ulang.

"Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan," kata Bima di Istana Kepresidenan Jakarta, belum lama ini.

Bima menjelaskan Kemendagri secara intensif berkoordinasi dengan seluruh daerah tersebut. Salah satunya ialah menggelar pertemuan bersama. 

"Kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu. Karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya," ucapnya.

BACA JUGA:DLH Seluma Siapkan 3.556 Bibit Tanaman Buah

Bima menyatakan jika pemerintah daerah terkait tak mampu menanggung biaya PSU, maka pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Ia menyebut pelaksanaan PSU itu juga memiliki tenggat waktu, sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK.

"Tapi kita pastikan kita koordinasi semaksimal mungkin, agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terselenggara dengan baik," ujarnya.

Ia pun membicarakan peluang pendanaan dari APBN. Bima mengatakan bahwa ada mekanisme pembagian anggaran.

BACA JUGA:Hanya Dalam Waktu Sebulan, 1.199 Warga Seluma Terdata Mengidap ISPA

"Kita lihat sharing-nya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," ujarnya. (**)