24 Kepala Daerah Terpilih Tak Hadir Tes Kesehatan, Ternyata Ini Alasannya

RadarSelatan.bacakoran.co - Sebanyak 24 kepala daerah terpilih tidak bisa hadir saat tes kesehatan hari pertama yang dilakukan menjelang pelantikan yang sudah dijadwalkan Kamis, 20 Februari 2025.

Dari 239 kepala daerah yang diundang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di hari pertama, hanya 2015 yang hadir.

Sedangkan 24 orang lainnya tidak hadir dan ada juga yang sudah menyampaikan pemberitahuan.

BACA JUGA:Jelang Pelantikan Para Kepala Daerah Terpilih Jalani Tes Kesehatan di Kemendagri

"Membersamai proses cek kesehatan ini hampir jam 15.10 WIB, 239 daerah yang diundang itu 24 baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu tidak hadir. Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau ada agenda yang mendesak yang mungkin akan diusahakan besok hari," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Bima menjelaskan, secara umum hasil tes kesehatan kepala daerah terpilih, baik. Tidak ada catatan khusus bagi mereka menjelang pelaksanaan retreat di Magelang.

"Kami pantau tadi dari cek kesehatan, tes darah, tensi, dan lain-lain. Keseluruhan umumnya baik, ya kalaupun tensi agak-agak naik sedikit itu biasa karena lelah, kurang tidur, dan lain-lain tetapi tidak ada catatan khusus, tidak ada catatan khusus," ujar Bima.

BACA JUGA:Jadwal Presiden Padat, Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Ditunda

Walaupun ada kepala daerah yang memiliki riwayat operasi, namun kondisinya baik. Tetapi ada juga yang perlu mendapat atensi dari tim medis.

"Namun ada yang memiliki riwayat operasi, ada yang memiliki apa hal-hal yang perlu di atensi tentu tim medis di sana nanti akan memberikan atensi. Ini kami sangat serius untuk aspek kesehatan ini karena nanti selama tujuh hari mulainya itu sangat pagi sekali, 05.30, kemudian berakhir juga jam 21.00, jadi agak panjang. Jadi kita ingin semuanya prima kesehatan," tambahnya.

Diketahui tes kesehatan ini masih berlangsung hingga hari ini. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan terhadap kepala daerah asal wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. (**)