Penyidik Dalami Kasus Perjalanan Dinas, 6 Anggota DPRD Kaur Belum Kembalikan TGR

Reporter: Julianto |

Editor: Suswadi AK |

Kamis , 06 Feb 2025 - 19:55

Kasi Pidsus Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

Dijelaskannya Bobbi, sekarang fokus utama tim penyidik Kejari Kaur adalah melakukan pengumpulan barang bukti lalu menunggu hasil penghitungan ulang KN atas perbuatan melawan hukum.

Yang paling jelas menguat untuk saat ini ada pada kegiatan pencatutan nama tenaga honorer dengan KN 1,6 miliar kemudian, perjalanan dinas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Setwan Kaur dengan total kerugian negara Rp 4,6 miliar.

"Jadi tim masih bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti," jelas Bobbi.

Bobbi menjelaskan, tim penyidik Kejari Kaur juga telah mengantongi nama-nama yang bertanggungjawab terkait kegiatan perjalanan dinas tersebut.

Tetapi masih diperlukan penyidikan lebih dalam untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat nanti bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

"Jadi kita finalkkan dulu penghitungannya," teganya. Diketahui pada 24 Januari 2025 tim penyidik Kejari Kaur melakukan penggeledahan di Setwan Kaur.

Satu box kontainer dan 20 bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalan Dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan Penyidikan. (jul)

penyidik dalami kasus perjalanan dinas, 6 anggota dprd kaur belum kembalikan tgr                            radarselatan.bacakoran.co - bintuhan, penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur terus mendalami kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas (perjadin) di dprd kaur tahun 2023.
pengusutan ini berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri. atas temuan itu kemudian bpk menetapkan tgr, namun pengembalian tak kunjung dilakukan sehingga penyidik kejari kaur mengusut kasus ini.
baca juga:program replanting sawit dilanjutkan, anggarannya naik rp60 juta per hektar
penyidik melakukan pemeriksaan ulang berkas surat pertanggung jawaban (spj) kegiatan perjadin. hasil pemeriksaan ulang itu, penyidik menemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai rp 4,6 miliar. 
namun dari 25 anggota dprd kaur sudah ada 19 orang melakukan pelunasan dengan titipan uang pengganti kerugian negara. sementara lima orang lainnya sampai saat ini belum melakukan pelunasan.
baca juga:insentif guru ptt dibayarkan setelah diverifikasi
meskipun sudah ada anggota dprd kaur yang menitipkan uang pengganti kerugian negara, namun penyidikan tetap berjalan. tidak menutup kemungkinan perkara ini bakal menyeret para anggota dewan kemeja hijau. 
"soal anggota dewan lihat nanti, kita masih kumpulkan alat dan bukti dulu. intinya kita proses sesuai ketentuan hukum," kata kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh.
baca juga:walau terdampak sutt, warga menolak pindah
bobbi mengungkapkan, tim penyidik kejari kaur saat ini telah mencatat total uang titipan kn yang telah dihimpun dari anggota dewan kaur sebesar rp 3,3 miliar.
artinya masih ada rp 1,6 miliar lagi uang kn yang belum dikembalikan oleh para anggota dewan.
uang yang sudah dikembalikan tersebut kini ditampung di rekening khusus kejari kaur, nanti akan disampaikan kepada hakim saat sidang berlangsung. 
baca juga:audit dimulai, opd diminta kooperatif sampaikan data keuangan
"uangnya sudah kita amankan di rekening khusus nanti akan kita sampaikan saat persidangan," ujarnya. 
dijelaskannya bobbi, sekarang fokus utama tim penyidik kejari kaur adalah melakukan pengumpulan barang bukti lalu menunggu hasil penghitungan ulang kn atas perbuatan melawan hukum.
yang paling jelas menguat untuk saat ini ada pada kegiatan pencatutan nama tenaga honorer dengan kn 1,6 miliar kemudian, perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (asn) setwan kaur dengan total kerugian negara rp 4,6 miliar. 
baca juga:soal honorer siluman, dprd seluma panggil kepsek dan operator sekolah
"jadi tim masih bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti," jelas bobbi. 
bobbi menjelaskan, tim penyidik kejari kaur juga telah mengantongi nama-nama yang bertanggungjawab terkait kegiatan perjalanan dinas tersebut.
tetapi masih diperlukan penyidikan lebih dalam untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat nanti bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
baca juga:pemprov bengkulu bentuk tim percepatan pembangunan daerah
"jadi kita finalkkan dulu penghitungannya," teganya. diketahui pada 24 januari 2025 tim penyidik kejari kaur melakukan penggeledahan di setwan kaur.
satu box kontainer dan 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan. (jul)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan