DPRD Berjanji Sampaikan Tuntutan Mahasiswa Soal PPN 12 Persen

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - DPRD Provinsi Bengkulu sepakat dengan tuntutan Aliansi Mahasiswa Bengkulu, terkait penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Penolakan ini akan disampaikan kepada DPR RI. 

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan, secara kelembagaan DPRD setuju dengan aspirasi mahasiswa tersebut. 

BACA JUGA:Segera Selesaikan Laporan Kegiatan, Tutup Buku OPD Hingga 31 Desember

"DPRD Provinsi Bengkulu setuju terkait aspirasi masyarakat Bengkulu yang disampaikan, kita akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI," kata Usin, Minggu (29/12). 

Usin mengatakan, asa dua tuntutan yang disampaikan maahaiswa saat menggelar aaporasi ke kantor DPRD Provinsi pada Jumat (29/12).

Pertama meminta presiden untuk mengkaji ulang kenaikan PPN 12 persen, kedua mengutamakan memasukkan di prolegnas undang-undang perampasan aset bagi tindak pidana pencucian uang dan korupsi. 

BACA JUGA:Pengunjung Pantai Di Kaur Dilarang Mandi Di Laut

Usin mengatakan, surat tuntutan mahasiswa yang telah ditandatangani dirinya dan perwakilan fraksi lainnya segera disampaikan ke DPR RI sehingga bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat.

"Aspirasi masyarakat akan kita sampaikan. Terkait apa kebijakan yang dilakukan presiden, tentu saja ada kajiannya dan kita menyerahkan itu," ujar Usin. 

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa gabungan dari berbagai Universitas di Bengkulu yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bengkulu, mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu, menyatakan penolakannya terhadap kenaikan Pertambahan Pajak Nasional (PPN) yang rencananya diberlakukan per 1 Januari 2025.

BACA JUGA:Jelang Tahun Baru, Harga Cabai di Seluma Mulai Terasa

Kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 ini dinilai menyebabkan kenaikan harga barang pokok di pasar-pasar tradisional yang berpengaruh terhadap nilai jual dan tawar baik bagi pelaku usaha dan masyarakat. (cia)