Pemkab Bengkulu Selatan Terkendala Rehab Kawasan Perumahan, Ini Penyebabnya

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan tengah menghadapi kendala dalam upaya memperbaiki dan menambah infrastruktur di kawasan perumahan.

Hambatan utama yang dihadapi adalah belum diserahkannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pihak developer kepada pemerintah daerah.

Padahal PSU merupakan elemen penting yang harus dipenuhi sebelum pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dan memulai rehabilitasi maupun pembangunan fasilitas dasar di kawasan tersebut.

BACA JUGA:Bengkulu Usulkan Pembangunan Pelabuhan Atasi Jalan Rusak

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bengkulu Selatan, Decky Zulkarnain menjelaskan bahwa sejauh ini pemerintah daerah sudah menyiapkan berbagai rencana untuk memperbaiki infrastruktur dasar, seperti pembangunan drainase, pengaspalan jalan lingkungan dengan hotmix, dan fasilitas umum lainnya.

“Pemerintah daerah memiliki komitmen penuh untuk meningkatkan kualitas fasilitas di kawasan perumahan. Namun, beberapa developer di kawasan Selipi masih belum menyerahkan dokumen PSU mereka. Ini menjadi penghambat utama kami dalam memulai perbaikan,” ujar Decky, Senin 9 Desember 2024.

BACA JUGA:Aparat dan Warga Kompak, Perbaiki Jalan Rusak

Lebih lanjut, Decky menambahkan bahwa penyerahan PSU tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil alih pengelolaan dan pengembangan kawasan perumahan.

Sebab dengan dokumen tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan fasilitas umum dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap para developer segera menyelesaikan proses penyerahan PSU ini. Jika tidak, tentu masyarakat yang akan dirugikan karena pembangunan yang semestinya berjalan akan terus tertunda," tegasnya.

BACA JUGA:Jalan Rusak, Mobil Pengangkut Kayu Nyungsep

Decky juga mengatakan Pemkab BS telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memerlukan perhatian lebih dalam hal infrastruktur, terutama di lokasi perumahan yang padat penduduk.

Peningkatan kualitas fasilitas dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan ruang terbuka hijau, menjadi prioritas.

"Selain itu, pemerintah juga terus mendorong developer untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah agar proses penyerahan PSU dapat diselesaikan dalam waktu dekat," katanya.