Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi: Pemprov Kerja Sama BPH Migas dan TNI/Polri

BENGKULU - Pemerintah bersama BPH Migas dan unsur TNI/Polri akan meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Doni Swabuana mengatakan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan akan segera dilakukan. "Kami sedang menyusun draf PKS, dalam waktu dekat akan dilakukan (penandatanganan, red)," tegas Doni, Selasa (12/12).

Terkait penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu, Doni menyebut pihaknya sudah bertemu langsung dengan BPH Migas untuk memaparkan kondisi daerah. Di mana, saat ini banyak sekali antrean kendaraan di SPBU.

Namun keterangan BPH Migas, kuota BBM cukup jika penyaluran tepat sasaran. Artinya kendataan seperti truk batu bara, truk TBS hingga truk bangunan kontruksi tidak ikut menikmati BBM bersubsidi.

"Seberapa besar pun kuota yang diberikan ke Bengkulu, tidak akan cukup jika angkutan itu masih juga menikmati BBM bersubsidi. Mereka tidak berhak menikmati BBM bersubsidi," tegas Doni.

Menjelang akhir 2023, kuota BBM masih ada, meskipun tidak banyak. Namun penyaluran diatur agar kuota mencukupi.

"Itulah disiasati, solar itu ada terus, tapi mungkin tidak banyak. Ada skema dua hari baru datang, itu peruntukkannya untuk mereka yang memang punya hak menggunakan," demikian Doni. (cia)