Pjs Bupati Bengkulu Selatan Minta Prioritaskan Pelayanan Disabilitas

Reporter: Wawan Suryadi |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 21 Oct 2024 - 19:05

PELAYANAN: Pjs Bupati Bengkulu Selatan Sisardi berharap maksimalkan pelayanan publik yang sama terhadap disabilitas-Wawan Suryadi-radarselatan.bacakoran.co

"Transformasi digital menjadi langkah pemerintah dalam mewujudkan proses pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat.

Untuk mendukung mall pelayanan publik, diharapkan setiap lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan yang setara," jelas Sisardi.

Ia menambahkan dalam upaya transformasi digital yang dilakukan pemerintah, penyandang disabilitas diharapkan memiliki akses yang sama dalam setiap layanan.

Pelayanan publik bisa semakin disempurnakan melalui infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK).

"Pelayanan bagi penyandang disabilitas harus sama dengan pelayanan bagi masyarakat umum, tanpa diskriminasi. Hal ini telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kaum disabilitas perlu di bantu dan prioritaskan terkait semuan pelayanan publik di Bengkulu Selatan jangan dibeda-bedakan," pungkas Sisardi. (one)

pjs bupati bengkulu selatan minta prioritaskan pelayanan disabilitas                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi dua hal, yaitu hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat dan tanpa diskriminasi.
kedua hak pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
baca juga:layanan puskesmas m. taha pindah ke gedung eks akbid manna
namun sampai sekarang, hal dasar ini masih menjadi pekerjaan rumah (pr) bagi pemerintah. mulai dari akses menuju tempat pelayanan publik.
penjabat sementara (pjs) bupati bengkulu selatan, sisardi mm menuturkan sangat penting evaluasi terhadap pelayanan publik, salah satu aspek yang dinilai adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan.
misalnya, menyediakan toilet difabel, dan menyiapkan, ruang tunggu, ruang baca para disabilitas.
"penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan layanan yang sama dan adil bagi semua orang. pelayanan harus diberikan tanpa membeda-bedakan gender, status sosial ekonomi, agama, suku, dan sebagainya, dalam maksimalkan pelayanan publik, khusus disabilitas harus prioritas," ujar sisardi.
baca juga:temuan bpk tahun 2022 masih dalam proses tindak lanjut
dikatakan sisardi, secara tegas dirinya mengajak penyelenggara pelayanan publik dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. penerapan teknologi dapat mewujudkan pelayanan publik lebih baik dan inklusif.
"sebagai penyelenggara pelayanan publik harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terus berlangsung.
perkembangan teknologi bukanlah ancaman, melainkan kesempatan bagi kita untuk menjadikannya mitra dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat,” terang sisardi.
saat ini pemerintah telah memberikan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas dengan disahkannya uu nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).
baca juga:penataan kantor gubernur bengkulu dilanjutkan tahun depan
pemerintah juga telah menerbitkan tujuh peraturan pemerintah (pp) sebagai amanat dari uu nomo 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
"transformasi digital menjadi langkah pemerintah dalam mewujudkan proses pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat.
untuk mendukung mall pelayanan publik, diharapkan setiap lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan yang setara," jelas sisardi.
ia menambahkan dalam upaya transformasi digital yang dilakukan pemerintah, penyandang disabilitas diharapkan memiliki akses yang sama dalam setiap layanan.
baca juga:stabilkan harga, dkp provinsi bengkulu rutin gelar penjualan bahan pangan murah 
pelayanan publik bisa semakin disempurnakan melalui infrastruktur teknologi informasi komunikasi (tik).
"pelayanan bagi penyandang disabilitas harus sama dengan pelayanan bagi masyarakat umum, tanpa diskriminasi. hal ini telah tercantum dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
kaum disabilitas perlu di bantu dan prioritaskan terkait semuan pelayanan publik di bengkulu selatan jangan dibeda-bedakan," pungkas sisardi. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan