radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Bagian Organisasi Setkab Bengkulu Selatan kembali menggelar forum konsultasi publik Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah (SPPD). Forum ini menghadirkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.
Kabag Organisasi Setkab Bengkulu Selatan, Suwito MM mengatakan, tujuan digelar forum konsultasi publik standar pelayanan publik perangkat daerah adalah untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya sehingga dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. “Terwujudnya pelayanan publik yang dimaksud dituntut menerapkan prinsip efektif, efisien, inovatif dan komitmen utuh karena orientasi ini mengarah kepada kepuasan masyarakat yang terlayani dengan baik,” kata Suwito.
Seluruh kepala OPD, unit kerja agar segera menyusun standart pelayanan publik serta hal-hal lain terkait pelayanan publik yang dimaksud berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. “Bagi yang telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk pelayanan masyarakat diharapkan agar tetap di monitoring akan difasilitasi di tiap-tiap OPD serta evaluasi terus menerus,” kata Suwito.
Dikatakan Suwito, pertemuan ini diharapkan dapat saling bertukar informasi, melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi untuk dapat bersinergi, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk pengembangan pelayanan.”Tujuan forum ini untuk memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada terkait kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan dan memberikan masukan,” pungkas Suwito.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Selatan, Didi Ruslan M.Si menyambut positif adanya forum konsultasi publik standar pelayanan publik perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara tidak langsung menambahkan pengetahuan akan standar pelayanan yang benar. “Bagi kami Dinkes sangat positif untuk memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada terkait kebijakan yang ditetapkan dalam peningkatan pelayanan publik,” jelas Didi.
(one)