radarselatan.bacakoran.co - Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Petisi Bulaksumur, dan Istana menyatakan penghormatannya terhadap petisi tersebut.
Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, menyampaikan kepada wartawan pada Jumat (2/2/2024) bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, dan kritik harus dihormati.
BACA JUGA:Maret MPP Diresmikan, Hari Ini Zoom Meeting Bersama KemenPAN RB
Ia menekankan bahwa Presiden sebelumnya telah menegaskan bahwa "kebebasan berbicara" adalah hak demokrasi.
Menurut Ari, kritik yang disampaikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Ia mengakui bahwa perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
BACA JUGA:Bulog Memastikan Bantuan Beras Tidak Dimanfaatkan untuk Keperluan Politik
Terutama dalam tahun politik menjelang Pemilu, pertarungan opini merupakan hal yang lumrah. Ari juga mengamati adanya upaya sengaja untuk mengatur narasi politik demi kepentingan elektoral, dan ia menyatakan bahwa strategi politik partisan seperti itu sah dalam ruang kontestasi politik. (**)