radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Ombudsman RI menekankan bahwa ketersediaan pangan, khususnya beras, harus menjadi prioritas utama pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan di tengah polemik perberasan yang terjadi belakangan ini.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, pemerintah dodoroh segera melepaskan cadangan beras yang dimiliki oleh Perum Bulog untuk mengisi pasar dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Beri Keringanan Pajak Kendaraan Hingga Akhir 2025
"Beras di gudang Bulog harus segera keluar mengingat masyarakat membutuhkan ketersediaan beras," kata Yeka.
Ia mengatakan, sebagian beras di gudang sudah berumur lebih dari satu tahun, beras yang paling lama Februari 2024, sehingga berpotensi menurun kualitasnya.
Selain itu, hasil pemantauan Ombudsman RI menunjukkan sejumlah persoalan di rantai tata niaga beras.
Di tingkat petani, produktivitas padi saat ini di wilayah amatan mencapai rata-rata 5,5 ton per hektar, meningkat dibanding dua hingga tiga musim sebelumnya yang kerap mengalami gagal panen.
BACA JUGA:Meriahkan HUT RI, Disdikbud Selenggarakan Berbagai Lomba
"Di tingkat penggilingan padi, persaingan untuk mendapatkan gabah semakin ketat, bahkan memicu banyak penggilingan padi kecil tidak beroperasi dan bahkan sudah ada yang tutup," kata Yeka. (cia)