BENGKULU - DPRD Provinsi Bengkulu meminta tenaga honorer di Provinsi Bengkulu yang belum terkomodir dalam penerimaan Pegawai Pemeerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharapkan bersabar. Pasalnya, penerimaan PPPK sangat terbatas dikarenakan anggaran pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melakukan penggajian sangat terbatas.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, mengatakan, saat ini belanja pegawai di Lingkup Pemprov Bengkulu saja sudah melampaui 40 persen. "Jadi kita harapkan orientasi non ASN ini jalur usaha saja ķarena pemerintah hanya terbatas" Kata Sumardi, Selasa (2/1). Sumardi mengatakan, pemrintah juga berupaya agar tenaga honorer dapat diakomdoir. Meskipun demikian, jika anggaran sudah melebihi dari ketentuan maka hal itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sumardi menyarankan agar honorer ataupun Gen Z bisa memikirkan opsi lain seperti wirausaha sembari menunggu kesempatan itu terbuka. "Harapan Ekonomi maju mereka dapat mengedukasi seperti berwirausaha, karena kalau berharap di sektor pemerintahan ini terbatas" demikian Sumardi. (cia)
Kategori :